Wanda Hamidah Desak Indonesia Keluar dari BOP, Singgung Dana Rp17 Triliun

Jaringannasional.com [ JAKARTA ] — Aktivis kemanusiaan, Wanda Hamidah, melontarkan kritik tajam terhadap keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Dalam pernyataan resminya, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik diri dari forum tersebut karena dinilai mencederai amanat konstitusi dan melukai rasa keadilan masyarakat.

​Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!” yang digelar di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026). Wanda menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP adalah langkah mundur bagi diplomasi perdamaian negara.

​Wanda menekankan bahwa berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menghapuskan penjajahan. Ia menyayangkan sikap Presiden yang bersedia duduk satu meja dengan pihak-pihak yang telah diberi label sebagai pelaku kejahatan perang oleh dunia internasional.

​”Ini pelanggaran serius ketika pemimpin kita duduk bersama kriminal yang sudah ditetapkan oleh International Criminal Court (ICC). Selain itu, BOP ini tidak punya legal standing karena berada di luar mekanisme PBB,” tegas Wanda.

​Poin krusial yang disoroti Wanda adalah komitmen dana sebesar Rp17 triliun yang disebut berasal dari rakyat Indonesia. Ia membandingkan alokasi fantastis tersebut dengan kondisi dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.

  • Empati untuk Korban Bencana: Wanda menyebutkan warga di Sumatra yang terdampak banjir bandang masih berjuang mendapatkan hunian layak.
  • Prioritas Anggaran: Ia mempertanyakan urgensi menyumbang ke lembaga eksternal yang tidak memiliki legitimasi kuat di saat rakyat sendiri masih menderita.

​Senada dengan Wanda, Ahmad Nawawi selaku Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar, menyatakan perlunya tekanan publik agar pemerintah segera menentukan sikap.

​”Kita butuh dorongan kolektif dari seluruh elemen masyarakat agar Presiden secara tegas menyatakan Indonesia keluar dari BOP,” ujar Nawawi.

​Sebagai bentuk protes nyata, aliansi masyarakat sipil dan aktivis muda dijadwalkan akan menggelar aksi damai pada: Sabtu & Minggu (7-8 Maret 2026), Pukul 17.00 WIB. Lokasi Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. (*Abz)