Jaringannasional.com [ BEKASI ] – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sarif Marhaendi, S.E., menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di RT 002/004, Kampung Lubang Buaya, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, pada Sabtu (2/5/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, Sekretaris Desa Cijengkol beserta jajaran, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.
Dalam sambutannya, Sarif Marhaendi menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung aspirasi, kebutuhan, hingga permasalahan yang dihadapi di wilayahnya kepada wakil rakyat.
“Reses itu momentum masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan kepada anggota DPRD di dapilnya masing-masing. Kami juga melaporkan apa yang sudah dikerjakan serta program-program pemerintah saat ini,” ujar Sarif.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Pihaknya berkomitmen untuk memantau dan mengevaluasi setiap masukan warga agar dapat direalisasikan menjadi solusi nyata.
Pada sesi tanya jawab, persoalan angka pengangguran menjadi sorotan tajam warga. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan di Bekasi, padahal wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Disnaker Kabupaten Bekasi memberikan edukasi mengenai mekanisme pencarian kerja yang resmi. Warga diimbau untuk memanfaatkan teknologi guna memantau lowongan pekerjaan yang tersedia secara transparan.
- Aplikasi SIP-Kerja: Disnaker menyarankan warga mengunduh aplikasi SIP-Kerja di Playstore.
•™Integrasi Nasional: Aplikasi ini telah terintegrasi dengan aplikasi SIAP KERJA milik Kementerian Ketenagakerjaan RI. - Waspada Pungli: Warga diminta menghindari segala bentuk praktik suap atau tawaran dari oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan uang.
Seluruh aspirasi yang terjaring dalam reses ini, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga penanganan pengangguran, akan dihimpun sebagai Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD.
Laporan tersebut nantinya akan diajukan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan mendatang.
( Ajie ).
