JAKARTA |jaringannasional.com — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada November 2025.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi satu tahun penanganan pascabencana, khususnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan fasilitas publik, serta penguatan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, memaparkan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap 53 kabupaten/kota dan lebih dari 2,1 juta penduduk.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas pendidikan, penyediaan rumah bagi warga terdampak, hingga pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Sejumlah perkembangan positif juga dilaporkan dalam rapat tersebut. Seluruh rumah sakit yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Sementara itu, sebagian besar sekolah sudah dapat menggunakan kembali bangunan asalnya.
Pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan kemajuan. Jalan nasional dan jembatan nasional di ketiga provinsi terdampak dilaporkan telah kembali berfungsi sepenuhnya. Di sisi lain, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) masih terus dipercepat untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga memperkuat mitigasi guna mengurangi risiko bencana berikutnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menempatkan normalisasi sungai sebagai salah satu prioritas utama. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi ancaman banjir susulan, terutama menjelang periode puncak musim hujan.
Dari total 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi, pemerintah melakukan penanganan melalui normalisasi aliran sungai, pembenahan kawasan muara, serta penguatan tanggul. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian pemerintah. Mengingat puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027, penguatan sistem peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dioptimalkan.
Presiden turut menginstruksikan penambahan berbagai perlengkapan darurat untuk memastikan respons penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Peralatan tersebut meliputi tenda pengungsian, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, hingga perangkat pemurni air.
Evaluasi ini menegaskan bahwa agenda pemulihan pascabencana Sumatra masih membutuhkan kerja berkelanjutan hingga seluruh aspek kehidupan masyarakat kembali pulih.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur dan hunian warga, pemerintah dituntut memastikan kesiapan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, sehingga masyarakat di wilayah terdampak tidak kembali menghadapi risiko kerugian dan penderitaan akibat bencana susulan.
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
