Bukan Sekadar Wakaf Tanah,ketua BWI Bekasi Bidik Predikat Kota Wakaf 2029

BEKASI, jaringannasional.com— Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Bekasi mulai menata agenda besar kepengurusan periode 2026–2029. Tak sekadar memperkuat tata kelola dan perlindungan aset wakaf, kepengurusan baru menargetkan Kota Bekasi menjadi Kota Wakaf pada 2029 melalui perluasan literasi masyarakat, pengembangan wakaf produktif, serta kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat ekonomi umat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan rapat kerja pengurus BWI Perwakilan Kota Bekasi periode 2026–2029 di Hotel Merapi Merbabu, Kota Bekasi, Selasa (10/11/2026). Prosesi pelantikan dilakukan oleh pimpinan BWI Pusat yang diwakili KH Kholil Nafis.

Kegiatan mengusung tema “Menguatkan Amanah, Menggerakkan Wakaf Produktif, Mewujudkan Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”. Hadir dalam kesempatan itu Ketua BWI Perwakilan Kota Bekasi Hj. Erti Herlina, M.Ag., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi H. Asnawi, S.Ag., M.Ag., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi Drs. KH. Saifuddin Siroj, serta unsur Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ).

Ketua BWI Perwakilan Kota Bekasi Hj. Erti Herlina mengatakan, pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar penegasan amanah organisasi, melainkan awal tanggung jawab untuk memperluas gerakan wakaf di tengah masyarakat.

Menurut dia, tantangan pengembangan wakaf di Kota Bekasi masih cukup besar. Karena itu, seluruh pengurus dituntut bekerja bersama untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus menggerakkan wakaf produktif.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah dikukuhkan oleh Badan Wakaf Indonesia Republik Indonesia. Tantangan wakaf kita di Kota Bekasi tidak mudah. Karena itu, seluruh pengurus yang sudah dilantik diharapkan mau bekerja keras untuk pergerakan wakaf di Kota Bekasi, terutama wakaf produktif,” tutur Erti.

Ia mengakui, pemahaman masyarakat mengenai BWI maupun konsep wakaf masih perlu diperluas. Selama ini, wakaf kerap dipersepsikan sebatas penyerahan tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah dan sosial. Padahal, wakaf memiliki bentuk lain yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi sesuai kemampuan.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah kepengurusan periode 2026–2029. BWI Kota Bekasi berencana memperluas sosialisasi dengan turun langsung ke seluruh kecamatan, melibatkan jajaran pengurus dan berkolaborasi dengan penyuluh agama Kementerian Agama yang selama ini menjadi operator wakaf di tingkat kecamatan.

“Pada periode sebelumnya sebetulnya kita sudah mulai sosialisasi, tetapi memang belum maksimal. Ini menjadi fokus kita. Kita akan turun ke kecamatan-kecamatan secara bergantian untuk memberikan pemahaman bahwa wakaf tidak selalu berbentuk tanah. Ada bentuk wakaf lain yang bisa dilakukan masyarakat,” ujarnya.

Selain memperluas edukasi, BWI Kota Bekasi juga merencanakan pembentukan Duta Wakaf dengan melibatkan perguruan tinggi. Langkah ini diarahkan untuk menjangkau generasi muda agar lebih mengenal wakaf, memahami manfaatnya, dan ikut mengambil bagian dalam gerakan filantropi Islam.

Erti menilai, keterlibatan kalangan kampus dapat menjadi jembatan untuk memperluas literasi wakaf sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai pengelolaan aset umat yang berkelanjutan.

Di sisi lain, BWI Kota Bekasi membuka ruang kolaborasi dengan Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ). Menurut Erti, zakat dan wakaf memiliki karakter pengelolaan berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Wakaf dan zakat ini sangat beririsan dan tidak bisa dipisahkan. Baznas menghimpun dana yang kemudian harus disalurkan, sementara wakaf justru harus menjaga pokok harta agar tidak habis. Namun, keduanya bisa berkolaborasi. Ketika BWI memiliki lahan wakaf yang akan diproduktifkan, kita dapat bekerja sama dengan Baznas dan LAZ untuk mengembangkan lahan tersebut agar memberikan manfaat bagi umat,” jelasnya.

Kemenag: Wakaf Tidak Hanya Tanah

Dukungan terhadap penguatan perwakafan juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi H. Asnawi, S.Ag., M.Ag. Ia menegaskan, Kemenag bersama Pemerintah Kota Bekasi mendukung keberadaan dan program kerja BWI, terutama dalam mendorong wakaf sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.

Asnawi menjelaskan, pembentukan dan penguatan kelembagaan BWI merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI diharapkan membuat pengembangan wakaf di Kota Bekasi berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kementerian Agama Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Pak Wali Kota, sangat mendukung program wakaf. Tujuan dibentuknya BWI tidak lain untuk membantu penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang perwakafan,” tutur Asnawi.

Ia juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman masyarakat yang selama ini mengidentikkan wakaf dengan aset tidak bergerak berupa tanah. Padahal, perkembangan pengelolaan wakaf telah membuka ruang bagi berbagai bentuk harta benda wakaf lainnya, termasuk uang dan aset bergerak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selama ini orang hanya mengenal wakaf sebagai harta tidak bergerak, yaitu tanah. Padahal, pengembangan fikih dan ketentuan peraturan perwakafan sudah lebih dinamis. Ada wakaf uang, kemudian harta bergerak lainnya, termasuk emas, kendaraan, dan sebagainya,” jelasnya.

Menurut Asnawi, potensi tersebut perlu diperkenalkan secara lebih luas agar masyarakat memiliki pemahaman bahwa berwakaf tidak selalu harus menunggu memiliki tanah atau aset bernilai besar.

Dengan karakter Kota Bekasi sebagai kawasan metropolitan, pengembangan wakaf dinilai memiliki peluang untuk dilakukan melalui tata kelola yang lebih profesional dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

Ia menambahkan, hubungan Kemenag dan BWI bukanlah hubungan yang saling menggantikan, melainkan pembagian peran yang saling melengkapi. Kemenag menjalankan fungsi pembinaan regulasi dan pelayanan teknis keagamaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sementara BWI berperan dalam penguatan kelembagaan serta pengembangan dan pengelolaan wakaf.

“Inilah mengapa Kemenag dan BWI terus berkolaborasi. Kemenag lebih cenderung pada peraturan-peraturan, termasuk hal teknis yang menyangkut produk hukum seperti PPAIW. Sementara untuk proses pelaksanaan pengembangan sebagai perwujudan penguatan ekonomi masyarakat, di situlah BWI berperan,” ungkapnya.

Asnawi berharap, sinergi kedua lembaga tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf di Kota Bekasi.

Bidik Kota Wakaf 2029

Di tengah agenda penguatan kelembagaan itu, Erti secara terbuka menyampaikan target yang ingin dicapai selama masa kepemimpinannya, yakni menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Wakaf pada 2029.

Ia menyebut perhatian pemerintah daerah dan DPRD terhadap pengembangan wakaf sebagai salah satu modal untuk menggerakkan agenda tersebut. Namun, target itu membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan BWI sebagai lembaga penggerak.

“Saya sebagai Ketua BWI periode ini mencanangkan Kota Bekasi sebagai Kota Wakaf pada 2029. Mengingat perhatian pemerintah daerah, alhamdulillah Pak Wali Kota dan DPRD juga sangat besar terhadap wakaf. Karena itu, seluruh pengurus harus menjawab tantangan ini dan bersama-sama mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Wakaf,” kata Erti.

Pelantikan dan rapat kerja tersebut menjadi titik awal bagi BWI Kota Bekasi untuk menerjemahkan target kelembagaan ke dalam program yang terukur. Mulai dari peningkatan literasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, perlindungan aset, hingga pengembangan wakaf produktif.

Tantangannya bukan semata menghimpun lebih banyak aset wakaf, melainkan memastikan pengelolaannya berlangsung profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Dengan target Kota Wakaf 2029, kepengurusan BWI Kota Bekasi periode 2026–2029 kini memikul pekerjaan penting: mengubah pemahaman wakaf dari sekadar praktik keagamaan menjadi gerakan sosial-ekonomi yang melibatkan masyarakat luas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan umat.

Alternatif judul yang lebih kuat:

  • Bukan Sekadar Wakaf Tanah, Bekasi Bidik Kota Wakaf 2029
  • BWI dan Kemenag Satukan Langkah, Wakaf Produktif Jadi Mesin Ekonomi Umat
  • Dari Wakaf Tanah ke Wakaf Uang, Bekasi Bangun Jalan Menuju Kota Wakaf 2029

Menurut saya, judul pertama paling memiliki daya tarik jurnalistik karena mengangkat perubahan cara pandang masyarakat terhadap wakaf sekaligus menonjolkan target 2029.