JAKARTA | jaringannasional.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat menyerahkan berkas perbaikan pendaftaran badan hukum kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI), Rabu (18/11/2026). Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya partai melengkapi persyaratan administrasi setelah menjalani proses verifikasi dokumen oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Penyerahan dokumen dipimpin langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Rakyat, M. Ridwan, didampingi Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, serta sejumlah pengurus DPP lainnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan tim Ditjen AHU Kementerian Hukum terhadap dokumen pendaftaran badan hukum partai.
Dari total 14.405 berkas yang sebelumnya diserahkan, hasil verifikasi mencatat sekitar 51 berkas memerlukan perbaikan. Menindaklanjuti catatan tersebut, DPP Partai Gerakan Rakyat melakukan pembenahan sekaligus melengkapi dokumen yang dinilai masih perlu disesuaikan dengan ketentuan administrasi.
Sekjen DPP Partai Gerakan Rakyat, M. Ridwan, mengatakan penyerahan berkas perbaikan merupakan tahapan penting dalam proses pemenuhan seluruh persyaratan menuju pengesahan badan hukum partai.
“Penyerahan berkas perbaikan ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi menuju pengesahan badan hukum Partai Gerakan Rakyat,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan, Partai Gerakan Rakyat berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk menjalani setiap tahapan verifikasi lanjutan hingga proses pendaftaran badan hukum partai selesai.
Penyerahan dokumen perbaikan tersebut menjadi salah satu tahapan lanjutan dalam proses administrasi legalitas Partai Gerakan Rakyat.
DPP Partai Gerakan Rakyat berharap dokumen yang telah disempurnakan dapat memenuhi catatan hasil verifikasi sehingga proses pemeriksaan selanjutnya berjalan lancar dan pengesahan badan hukum partai dapat segera dituntaskan.
Meski demikian, keputusan pengesahan tetap berada pada kewenangan Kementerian Hukum setelah seluruh persyaratan dan tahapan verifikasi dinyatakan terpenuhi.
Jarnas /nzr













