Oleh: Jon Edy, S.Kom., MM
JAKARTA – Dalam beberapa bulan terakhir sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto terlihat melakukan akselerasi signifikan dalam peran politik luar negeri Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai upaya nyata dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia, sekaligus menghapuskan penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan amanat UUD 1945, yang menjadi titik pijak serta rujukan utama dalam dalil politik luar negeri Indonesia. Kita dapat melihat bagaimana peran aktif Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan forum internasional lainnya dalam menawarkan jalan keluar melalui metodologi negosiasi yang inklusif demi perdamaian global.
Namun, muncul kekhawatiran terkait keterlibatan Indonesia sebagai Wakil Pimpinan Board of Peace (BOP)—sebuah inisiatif yang digagas oleh Amerika Serikat dan sekutunya guna menghentikan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza dan Rafah.
Misi Indonesia dengan tujuan kemanusiaan dan distribusi pangan bagi rakyat Palestina adalah langkah yang sangat mulia. Namun, kewaspadaan tinggi sangat diperlukan. Jangan sampai kehadiran Indonesia justru dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu untuk melucuti persenjataan atau menghancurkan fasilitas terowongan bawah tanah milik rakyat Palestina.
Jika skenario ini terjadi, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sulit yang justru berpotensi memicu konflik dengan rakyat Palestina itu sendiri.
Indonesia dikabarkan akan mengerahkan kekuatan besar, dengan isu mencapai 8.000 personel pasukan di Semenanjung Rafah. Sebagai Wakil Ketua BOP sekaligus penyumbang pasukan terbesar, Indonesia harus memastikan diri tidak menjadi alat kepentingan politik Israel maupun Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan tetap memegang teguh prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Indonesia tidak boleh memihak pada blok mana pun, baik Barat maupun Timur.
Satu hal yang krusial adalah nasib terowongan bawah tanah di Palestina. Bagi rakyat Palestina, terowongan tersebut bukan sekadar fasilitas militer, melainkan jalur distribusi ekonomi vital selama masa embargo dan blokade yang dilakukan oleh Israel. Terowongan itu memiliki nilai historis dan merupakan instrumen penting bagi survival (kelangsungan hidup) rakyat Palestina di bawah tekanan ekonomi yang luar biasa.
Indonesia harus tetap berdiri tegak di atas doktrin bangsa. Jangan sampai pasukan kita menjadi alat untuk menghancurkan harapan dan jalur logistik rakyat yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya. Semoga Indonesia mampu mempertahankan integritas politik luar negerinya demi mewujudkan perdamaian dunia yang sejati tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.(Npm)
