Jaringannasional.com [ JAKARTA ] – Fenomena “mahar politik” yang kerap menghantui kontestasi demokrasi di Indonesia mendapat tantangan serius dari partai baru, Partai Gerakan Rakyat (PGR). Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memutus rantai transaksi finansial dalam setiap penentuan posisi politik.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat terhadap tingginya biaya politik yang seringkali menjadi akar permasalahan korupsi di tanah air.
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube @BangSyukurMandar yang dirilis Jumat (27/3/2026), Sahrin menjelaskan bahwa setiap individu di Gerakan Rakyat wajib menginternalisasi Panca Dharma. Nilai-nilai ini menjadi standar karakter bagi seluruh anggota dan pengurus, yang meliputi:
- Integritas Moral
- Nasionalisme Kerakyatan
- Religiusitas
- Kersa Ksatria (Jiwa Ksatria)
- Kasih Sayang
”Kita ingin membangun partai yang transparan. Oleh karena itu, kami memastikan tidak ada ruang bagi transaksi finansial untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu,” tegas Sahrin.
Selain Panca Dharma, Sahrin menekankan pentingnya sistem meritokrasi—sebuah sistem yang memberikan penghargaan atau posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena kekuatan uang. Strategi ini didukung oleh lima prinsip organisasi: Musyawarah Mufakat, Gotong Royong, Transparansi, Meritokrasi, dan Egalitarianisme.
Meski tergolong partai baru yang baru sebulan terbentuk, PGR langsung tancap gas melakukan kaderisasi secara besar-besaran di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan untuk menjaring pemimpin berkualitas yang bersih dari beban biaya “mahar”.
“Aspek meritokrasi adalah prioritas. Itulah alasan mengapa kaderisasi masif langsung kami jalankan sejak awal, agar kualitas calon pemimpin benar-benar teruji secara kapasitas dan integritas,” pungkasnya.
Editor : Npm
