Jaringannasional.com – Sukabumi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya pemerintah membantu pemenuhan gizi pelajar justru menyisakan tanda tanya besar di SDN Ciherang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi.
Sebanyak 252 siswa di sekolah tersebut dilaporkan sudah lebih dari lima bulan tidak menerima bantuan makanan bergizi, sementara sekolah lain di wilayah sekitar tetap mendapatkan distribusi secara rutin.
Ironisnya, penghentian distribusi MBG itu disebut tanpa pemberitahuan resmi maupun penjelasan tertulis kepada pihak sekolah maupun wali murid.
Kondisi tersebut memicu dugaan adanya ketidakterbukaan dalam pendataan dan penyaluran program.Guru SDN Ciherang, Andri, mengungkapkan bahwa terakhir kali siswa menerima MBG terjadi pada Januari 2026. Setelah itu, bantuan mendadak berhenti total.
“Kami sudah komunikasi dengan Kepala Dapur SPPI. Alasannya karena over kuota penerima manfaat. Tapi sampai sekarang tidak ada solusi maupun kepastian kapan program kembali berjalan,” ujar Andri, Senin (11/5/2026). Alasan “over kuota” pun kini dipertanyakan.
Pasalnya, siswa di sekolah lain di Kecamatan Cikidang disebut masih terus menerima MBG tanpa hambatan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya persoalan dalam distribusi maupun pendataan penerima manfaat.Kekecewaan juga datang dari para orang tua siswa.
Salah seorang wali murid mengaku anaknya sering mempertanyakan mengapa sekolah mereka tidak lagi menerima program tersebut.
“Anak saya bilang, ‘kok sekolah lain dapat, kita nggak?’ Padahal program itu sangat membantu, minimal bisa mengurangi uang jajan,” ungkapnya.
Tim investigasi turut mewawancarai salah satu murid SDN Ciherang. Dengan polos, siswa tersebut mengaku sudah lama tidak menerima makanan bergizi gratis dan berharap program segera kembali disalurkan.“Teman-teman nunggu pengiriman lagi.
Sudah lama nggak ada,” katanya singkat.Di sisi lain, pernyataan Koordinator Kecamatan (Korcam) Cikidang justru memunculkan kontradiksi.
Korcab menyebut seluruh sekolah di Kecamatan Cikidang telah menerima Program MBG. Pernyataan itu bertolak belakang dengan fakta yang disampaikan pihak SDN Ciherang.
Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah ada masalah dalam distribusi, pendataan penerima, atau justru dugaan kelalaian dalam penyaluran program? Program MBG sejatinya dibuat untuk memastikan seluruh siswa mendapat asupan gizi yang layak tanpa diskriminasi.
Karena itu, pemerintah dan pihak terkait didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tidak ada sekolah yang terabaikan dan agar program bantuan tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
Dede
