Jaringan nasional.com [ JAKARTA ] – Pemerintah secara resmi tancap gas dalam merealisasikan transisi energi nasional. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target ambisius sebesar 100 Gigawatt (GW).
Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan target penambahan kapasitas sebesar 17 GW yang harus tercapai pada tahun 2026 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, usai memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/04/2026).
Menteri Brian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus agar implementasi program ini dilakukan dengan skala prioritas yang jelas, terutama dalam menggeser penggunaan energi fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan.
”Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel (PLTD) yang saat ini masih beroperasi di berbagai wilayah,” ujar Brian.
Tahun ini menjadi momentum krusial bagi peta jalan energi terbarukan Indonesia. Pemerintah optimis dapat mengintegrasikan belasan gigawatt energi surya ke dalam jaringan nasional untuk mendukung kemandirian energi.
- Target Kapasitas: Penambahan 17 Gigawatt energi terbarukan melalui PLTS.
- Fokus Utama: Penambahan kapasitas baru sekaligus pengurangan (phasing out) penggunaan solar pada pembangkit listrik eksisting.
- Visi Jangka Panjang: Mencapai total 100 Gigawatt kapasitas terpasang secara nasional.
Mengenai detail eksekusi di lapangan, Menteri Brian menegaskan bahwa koordinasi teknis, penentuan titik lokasi, hingga integrasi sistem akan dikomandoi oleh PT PLN (Persero).
”Terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program. Kami di kementerian akan mendukung penuh dari sisi kesiapan teknologi dan inovasi sainsnya,” tambah Brian.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan emisi karbon nasional, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran negara dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik.
Sumber: BPMI setpres # Kemensetneg
