Jaringannasional.com – Jakarta
Partai Gerakan Rakyat resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI pada Kamis (23/7/2026), setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari 38 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menjelaskan bahwa setelah proses pendaftaran dan verifikasi dokumen selesai, Kementerian Hukum akan menerbitkan status badan hukum bagi partai tersebut. Selanjutnya, Partai Gerakan Rakyat akan melanjutkan konsolidasi organisasi sebagai persiapan menghadapi agenda politik nasional.
Terkait figur Anies Baswedan, Sahrin menegaskan bahwa belum ada pembahasan resmi mengenai posisi maupun jabatan dalam struktur kepengurusan partai. Meski demikian, aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden disebut cukup kuat.
Keputusan resmi mengenai hal tersebut akan dibahas melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) setelah Partai Gerakan Rakyat memperoleh status badan hukum.Pendaftaran resmi tersebut disambut positif oleh jajaran pengurus di daerah.
Wakil Ketua DPC Partai Gerakan Rakyat Pondok Gede, Nurul Fahmi Firmansah, S.Pd., M.M., menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas terlaksananya proses pendaftaran partai di Kementerian Hukum RI.”Atas nama pribadi dan keluarga besar DPC Partai Gerakan Rakyat Pondok Gede, kami menyampaikan rasa syukur dan turut berbahagia atas terlaksananya pendaftaran Partai Gerakan Rakyat di Kementerian Hukum RI.
Semoga proses selanjutnya berjalan lancar hingga partai memperoleh badan hukum dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” ujar Nurul Fahmi Firmansah.
Ia juga berharap momentum ini menjadi langkah awal bagi Partai Gerakan Rakyat untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput serta menghadirkan politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
YB
