SUKABUMI | jaringannasional.com — Bupati Sukabumi H. Asep Japar meminta seluruh kepala desa (kades) memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta bersikap terbuka dalam merespons berbagai aspirasi dan pertanyaan publik. Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Asep Japar saat menghadiri kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa. Karena itu, kepala desa dituntut mampu membangun koordinasi, menjaga komunikasi, serta menjalankan pemerintahan secara responsif dan kooperatif.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak menghindari komunikasi ketika menerima pertanyaan atau surat dari masyarakat, termasuk yang disampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan mahasiswa.
Menurut Asep, setiap aspirasi dan pertanyaan seharusnya dihadapi secara baik melalui komunikasi yang terbuka, bukan justru dibiarkan tanpa jawaban.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mendorong penguatan hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membentuk forum dialog kepala desa yang akan dibagi ke dalam enam wilayah.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah agar para kepala desa dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan, kendala, serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah juga membahas penyelarasan sistem evaluasi kinerja pemerintahan desa dengan 12 program prioritas Bupati Sukabumi. Langkah ini diarahkan untuk menyamakan pemahaman pemerintah desa terhadap kebijakan dan target pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, hadir memberikan pemaparan mengenai prinsip keterbukaan informasi publik serta kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Melalui harmonisasi kebijakan, penguatan komunikasi, serta pemahaman keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah menyelaraskan kinerja pemerintahan desa dengan 12 program prioritas daerah guna mewujudkan Desa Mubarakah.
Red/jn
Dokpim
