Catatan Reflektif Musda Golkar Kota Bekasi 2026
Opini Oleh: Edi Rosadi (Mantan Anggota Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD Kota Bekasi Periode 2020–2024)
Prolog
Kekuasaan di Kota Bekasi acapkali menyerupai debu di sepanjang Jalan Ahmad Yani: berembus cepat, menempel pada dinding beton pertokoan, lalu berpindah tempat sebelum sempat dicatat secara permanen oleh sejarah. Di kota transit yang terus berpacu dengan deru modernitas dan bayang-bayang megapolitan Jakarta ini, politik lokal jarang tampil polos. Ia menjadi gelanggang tempat syahwat kepemimpinan, kalkulasi taktis, dan trauma masa lalu saling bertabrakan.
Menjelang perhelatan Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi pada kurun September hingga Oktober 2026, aroma pertarungan politik itu merebak lebih tajam dari biasanya.
Golkar—partai yang dibangun di atas fondasi teknokrasi dan warisan Orde Baru—kini kembali berdiri di persimpangan jalan. Musda bukan sekadar ritual rutin lima tahunan untuk memilih Ketua DPD. Di Kota Patriot, perhelatan ini menjadi muara dari intrik faksional, persaingan dinasti, eksistensi modal sosial, serta ujian atas etika politik di tengah godaan pragmatisme elektoral.
Akar Lokal dan Trauma Hegemoni
Ada alegori lama tentang pohon beringin: rimbun daunnya menaungi, namun akarnya yang menjulur ke dalam kerap mematikan tunas-tunas baru di bawahnya. Dalam konstelasi Golkar Kota Bekasi, sosok petahana Ade Puspitasari mewakili alegori tersebut. Sebagai Ketua DPD hasil Musda V (2021) sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 8 (Kota Depok dan Kota Bekasi), Ade bukanlah figur yang mudah digeser. Ia mengusung identitas sebagai “bocah Bekasi”—sosok yang berakar secara kultural dan memiliki basis massa riil di tingkat akar rumput.
Namun, akar yang kuat itu tidak berdiri di ruang hampa. Keberadaan Ade tak lepas dari bayang-bayang sejarah politik keluarganya. Bagi faksi-faksi yang berseberangan, keberlanjutan kepemimpinan Ade dipersepsikan sebagai bentuk hegemoni politik lokal yang harus dibatasi. Muncul spekulasi mengenai gerakan cawe-cawe dari lingkar penguasa daerah yang merasa terancam jika Golkar Kota Bekasi tetap berada di bawah kendali petahana menuju Pemilu dan Pilkada 2029.
Pertarungan mengitari Ade Puspitasari memperlihatkan bahwa Musda 2026 bukan sekadar panggung internal kader. Ia adalah prolog dari perang perebutan pengaruh kekuasaan Kota Bekasi untuk periode mendatang. Dalam kacamata ini, kekalahan seorang petahana kadang kala diciptakan bukan karena kandidat tersebut mendadak melemah, melainkan karena orkestrasi politik luar yang secara sistematis mendesain agar sang lawan tampak jauh lebih perkasa.
Surat dari Pusat dan Ironi Etika
Jika petahana bersandar pada kekuatan akar rumput lokal, maka Ranny Fahd Arafiq hadir membawa kekuatan jenis lain: legitimasi struktur pusat dan modal elektoral. Anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 ini mencuat setelah mengantongi surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar nomor B-1119/DPP/GOLKAR/IX/2026 tertanggal 9 September 2026. Surat diskresi yang ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji tersebut menegaskan restu pusat bagi Ranny untuk bertarung. Dukungan awal dari organisasi pendiri seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kian memperkuat posisinya di atas kertas.
Namun, politik acapkali menyajikan ironi yang getir. Hanya selang beberapa hari setelah surat restu DPP terbit, prahara hukum mengguncang. Suami Ranny, Fahd El Fouz (Fahd Arafiq), terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 September 2026 atas dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Kejadian ini menyusul rekam jejak kelam keluarga besarnya, di mana mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga ditangkap KPK beberapa bulan sebelumnya.
Kemunculan prahara ini menciptakan benturan tajam antara pragmatisme elektoral dan reputasi kelembagaan. Di satu sisi, DPP Golkar tergiur oleh daya pikat elektoral Ranny yang terbukti sukses melenggang ke Senayan. Di sisi lain, para pengamat dan penggiat etika politik memperingatkan bahwa memberi ruang kepemimpinan kepada figur yang terikat erat dengan lingkaran kasus korupsi dapat menjadi beban politik jangka panjang (political liability) bagi partai. Publik dipaksa menyaksikan pertunjukan ketika jargon antikorupsi bersaing ketat dengan hasrat mengamankan pundi-pundi suara.
Peta kekuatan yang terbentang di gelanggang Musda ini pada akhirnya menggambarkan fragmentasi yang tajam:
Ade Puspitasari: Berakar pada basis kelurahan dan kecamatan dengan legitimasi “bocah Bekasi”, namun dibayangi tuduhan hegemoni dinasti dan kecemasan akan intervensi penguasa.
Ranny Fahd Arafiq: Menyandarkan langkah pada restu struktur pusat dan Ormas SOKSI, tetapi memikul beban reputasi akibat badai KPK yang menerpa lingkar kerabatnya.
Nofel Saleh Hilabi: Mewakili faksi pembaru dan Baladhika Karya, mencoba menerobos polarisasi dengan narasi konsolidasi meski harus berhadapan dengan rumitnya menggalang pemilik suara mayoritas.
Jalan Ketiga dan Pintu Diskresi
Di luar pusaran pertarungan dua srikandi tersebut, politik Golkar Kota Bekasi menyimpan riak lain. Nofel Saleh Hilabi, politisi muda yang disokong Baladhika Karya dan elemen akar rumput, menawarkan narasi pembaruan. Dengan retorika yang menyejukkan, Nofel berulang kali menegaskan bahwa jabatan ketua bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus tunduk pada mekanisme persatuan. Pandangan ini mencerminkan kelelahan sebagian kader terhadap konflik faksional yang terus-menerus menguras energi partai.
Di saat yang sama, deretan nama alternatif muncul sebagai kuda hitam. Figur seperti M. Iksan Nurjamil, TB Hendra, hingga tokoh birokrasi seperti Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, turut dalam bursa percakapan politik. Dorongan pembaruan juga disuarakan oleh elemen pemuda seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di bawah komando Adi Yunsyah, ormas Kosgoro 1957 melalui H. Zainul Miftah, hingga alumni mahasiswa (KAHMI/HMI) yang mendesak agar Musda tidak terjebak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan semata.
Dinamika ini makin komplit ketika pintu diskresi DPP dibuka lebar-lebar. Kepemimpinan Bahlil Lahadalia menunjukkan kecenderungan menggunakan pintu diskresi untuk memuluskan jalan bagi figur eksternal atau tokoh alternatif demi memecah kebuntuan faksional. Preseden ini telah terjadi di berbagai daerah, seperti di DPD Golkar Kabupaten Bekasi ketika Akhmad Marjuki masuk melalui Kosgoro 1957 hingga terpilih secara aklamasi pada Musda XI, atau di Sulawesi Selatan lewat Ilham Arief Sirajuddin.
Meskipun sempat berembus spekulasi bahwa tokoh eksternal seperti Sholihin (Gus Shol), mantan calon Wakil Wali Kota Bekasi, akan masuk melalui pintu diskresi, isu tersebut mereda setelah yang bersangkutan mengklarifikasi status non-kadernya. Namun, terbukanya opsi diskresi membuktikan bahwa garis batas antara kader internal dan kekuatan luar dalam tubuh Golkar kini kian cair, sangat ditentukan oleh arah angin politik dari Jakarta.
Epilog: Kompromi di Tanah Patriot
Politik sering kali adalah kisah tentang harapan yang dikompromikan. Musda Golkar Kota Bekasi 2026 bukan sekadar panggung pertunjukan tempat pidato berapi-api diproduksi dan spanduk kuning dibentangkan. Forum ini adalah ujian kedewasaan bagi sebuah partai politik modern: mampukah ia keluar dari jebakan pragmatisme sempit, ataukah akan terus tersandera oleh kepentingan oligarki faksional dan kalkulasi modal kekuasaan?
Ketika para pemilik suara—dari Pengurus Kecamatan hingga organisasi sayap—berkumpul di ruang sidang, pilihan yang ada melampaui figur Ade Puspitasari, Ranny Fahd Arafiq, atau Nofel Saleh Hilabi. Pilihan sejati mereka adalah menentukan arah dan wajah Golkar Kota Bekasi di mata masyarakat akar rumput.
Apakah pohon beringin itu akan tetap menjadi tempat bernaung yang teduh dan berakar bagi warga Kota Bekasi, ataukah sekadar menjadi tiang pancang kekuasaan yang lapuk digerogoti ambisi dan intrik tanpa akhir? Di tanah Patriot yang keras ini, jawaban itu akan segera tercatat dalam sejarah.
Bintara – Bekasi Barat, 23 September 2026
Red/Jn
