JAKARTA | jaringannasional.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penguatan tata kelola BPJS Kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Dana tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran tambahan tersebut telah disiapkan dan akan diakomodasi dalam APBN 2026.
Tambahan anggaran itu diharapkan dapat menjaga likuiditas BPJS Kesehatan serta memastikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan berjalan lancar. Dengan demikian, pelayanan kepada peserta JKN dapat tetap berlangsung tanpa terganggu persoalan arus kas.
Selain aspek pembiayaan, rapat juga membahas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap efisiensi pelayanan, khususnya terkait waktu tunggu pasien.
Presiden juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan diminta memberikan pelayanan berdasarkan standar yang sama, tanpa membedakan pasien berdasarkan status kepesertaan maupun latar belakangnya.
Penguatan pembiayaan BPJS Kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan JKN sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
Sumber: BMPI setpres
Editor: Nzr
