BEKASI | jaringannasional.com — Penanganan banjir dan perbaikan sistem drainase menjadi prioritas aspirasi warga yang diserap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, H. Arif Rahman Hakim, S.H., dalam kegiatan Reses III di lingkungan RW 36, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Dalam kegiatan yang menyasar RT 07, RT 09, dan RT 10 tersebut, Arif menegaskan bahwa persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat, terutama saat musim hujan. Karena itu, pembangunan dan pembenahan drainase dinilai penting untuk mengurangi risiko genangan yang mengganggu aktivitas warga.
“Memang di sini rawan banjir, setiap musim hujan itu sudah pasti rawan banjir. Jadi kita akan fokus ke pembangunan drainase,” ujar Arif Rahman Hakim saat berdialog dengan warga.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah, termasuk RT 09, telah mengusulkan perbaikan drainase. Selain itu, pembangunan sistem drainase di sekitar kawasan Danau RW 36 menjadi salah satu prioritas yang didorong pada tahun anggaran berjalan untuk meminimalkan dampak genangan.
Resmikan Gapura, Warga Usulkan Pagar Pengaman dan Sarana Olahraga
Reses tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian gapura baru di lingkungan RT 07 RW 36, Teluk Pucung. Infrastruktur itu dibangun melalui realisasi dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
Peresmian tersebut menjadi salah satu bentuk realisasi aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui jalur legislatif.
Dalam kesempatan yang sama, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan, di antaranya pembangunan pagar pengaman lingkungan dan penyediaan sarana olahraga untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Menanggapi usulan tersebut, Arif menyatakan akan mengawal aspirasi warga agar dapat dipertimbangkan dalam penentuan prioritas program dan penganggaran berikutnya.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan sarana untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan di lingkungan warga masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Tegaskan Pentingnya Pokir untuk Menyalurkan Aspirasi Warga
Selain persoalan infrastruktur lingkungan, Arif juga menyoroti keberlanjutan pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk tahun anggaran 2027.
Ia menilai, pokir memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Meski terdapat penyesuaian mekanisme penyaluran anggaran melalui pemerintah kota, ia menegaskan bahwa perjuangan terhadap aspirasi warga harus tetap berjalan.
“Supaya aspirasi masyarakat dan hasil reses ini bisa terealisasi. Kalau pokok-pokok pikiran anggota dewan ini sampai tidak ada, bagaimana aspirasi masyarakat bisa disampaikan?” tegasnya.
Arif menyebutkan, nilai anggaran aspirasi yang telah diserap dan direalisasikan di berbagai wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi mencapai kisaran Rp3 miliar. Sebagian program disebut telah terlaksana, sedangkan sejumlah lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Ia berharap mekanisme penganggaran tetap memberikan ruang bagi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui reses, sehingga program pembangunan dapat menjawab persoalan nyata di lingkungan warga.
Dorong Pembangunan yang Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Melalui Reses III tersebut, Arif menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan.
Penanganan banjir, pembenahan drainase, pembangunan fasilitas lingkungan, serta penyediaan sarana olahraga menjadi sejumlah kebutuhan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Ia berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui proses perencanaan dan penganggaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan di Kota Bekasi diharapkan semakin tepat sasaran, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih aman, tertata, dan nyaman bagi warga.
Red/JN /nzr
