BEKASI | jaringannasional.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus mempercepat pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital. Hingga 9 November 2026, tercatat sebanyak 134.000 keluarga telah mendaftar atau mencapai 16,09 persen dari total sasaran program.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi, Robet Siagian, mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program dapat terdata dan memperoleh akses perlindungan sosial.
Hal itu disampaikan Robet seusai mengikuti apel pagi di lingkungan Pemkot Bekasi, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, percepatan pendaftaran menjadi perhatian pemerintah daerah, sejalan dengan arahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Menurut Robet, program Perlinsos digital mengusung semangat kepedulian antarsesama melalui prinsip “peduli tetangga”. Dengan pendekatan tersebut, keterlibatan masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan di tingkat wilayah menjadi faktor penting untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dari pendataan.
“Sebagaimana tadi amanat Pak Wali di apel, kita terus berupaya mengoptimalkan agar target ini bisa tercapai karena memang sesuai dengan programnya, bahwa ini adalah program peduli tetangga, tidak ada warga yang tertinggal,” ujar Robet.
Untuk mempercepat capaian, Dinas Sosial telah menginstruksikan para camat dan lurah agar memperkuat koordinasi dengan seluruh unsur pendamping dan aparat kewilayahan.
Kolaborasi tersebut melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), pengurus RT/RW, relawan, hingga Karang Taruna.
Pelibatan berbagai elemen tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran.
Dorong Pendaftaran Mandiri Melalui IKD
Dalam pelaksanaannya, Dinsos Kota Bekasi juga mendorong masyarakat yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.
Sementara bagi warga yang belum mengaktivasi IKD atau membutuhkan bantuan teknis, proses pendaftaran akan didampingi oleh agen pendamping sosial di lapangan.
Robet berharap pola kolaborasi dan pendampingan tersebut dapat mempercepat proses pendataan sehingga target pendaftaran yang telah ditetapkan bisa dicapai pada akhir 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan data sasaran, terdapat sekitar 833.000 keluarga yang diharapkan masuk dalam pendataan program Perlinsos digital. Secara ideal, seluruh keluarga sasaran tersebut dapat terdaftar tanpa terkecuali.
Namun, dengan mempertimbangkan kondisi pelaksanaan di lapangan, pemerintah pusat menetapkan target minimal 50 persen dari total sasaran dapat tercapai.
“Kita optimis Kota Bekasi bisa terus berkolaborasi sehingga target ini bisa tercapai,” pungkasnya.
Pemkot Bekasi berharap penguatan koordinasi hingga tingkat lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, program Perlinsos digital tidak hanya menjadi instrumen pendataan, tetapi juga dapat mendukung penyaluran perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
