BEKASI—jaringannasional.com Penanganan banjir di Kota Bekasi tidak semestinya berhenti pada besarnya anggaran maupun banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun. Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengurangi genangan dan melindungi masyarakat dari ancaman banjir.
Perspektif itu mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2PD) yang digelar Komisi II DPRD Kota Bekasi bertema “Peran DPRD dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penanganan Banjir Kota Bekasi”, Rabu (11/11/2026), di kawasan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan Komisi II dengan tema yang disesuaikan dengan persoalan aktual di masyarakat. Menjelang musim penghujan, pengawasan terhadap program penanggulangan banjir menjadi salah satu perhatian utama.
Menurut dia, pengawasan DPRD tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan proyek infrastruktur oleh organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga pada dampak nyata pembangunan terhadap kondisi lingkungan.
“Sebesar apa pun proyek yang dilaksanakan, keberhasilannya bukan diukur dari proyek itu sendiri. Yang terpenting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu menanggulangi dan mengurangi banjir yang selama ini terjadi di lingkungan Kota Bekasi,” tutur Ahmad Murodi.
Ia menjelaskan, Komisi II DPRD Kota Bekasi berupaya mengawal perkembangan program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk meninjau kebutuhan infrastruktur dan pemeliharaan saluran air di kawasan rawan genangan.
Polder Jatibening Dianggarkan Rp5–7 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Murodi juga menjelaskan rencana penanganan banjir di wilayah Jatibening, Kecamatan Pondok Gede. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar untuk pembangunan polder sebagai salah satu solusi mengatasi genangan di kawasan dataran rendah tersebut.
“Kalau Jatiwaringin belum, tetapi untuk Jatibening sudah kita anggarkan sekitar Rp5 sampai Rp7 miliar. Memang di Jatibening, khususnya kawasan dataran rendah, banjirnya sering terjadi. Karena itu, pembangunan polder di kawasan dekat tol sudah direncanakan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tahapan perencanaan dan penganggaran proyek tersebut telah dilalui. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan menjadi bagian yang perlu dikawal agar sesuai dengan kebutuhan penanganan banjir di lapangan.
Sementara untuk wilayah Jatiwaringin, pendekatan penanganan dinilai lebih diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur drainase. Hal itu mencakup pengerukan saluran atau kali yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur maupun penumpukan sampah.
Menurut Ahmad Murodi, karakteristik genangan di Jatiwaringin yang relatif lebih cepat surut membuat penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Pengawasan Berangkat dari Kebutuhan Lapangan
Terkait besaran anggaran pengerukan dan pemeliharaan aset infrastruktur, Ahmad Murodi mengaku belum mengetahui secara terperinci nilai anggaran masing-masing kegiatan.
Ia menjelaskan, penentuan kebutuhan anggaran dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan survei teknis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA). Dengan demikian, rincian kebutuhan pekerjaan dan pembiayaannya mengacu pada kajian teknis perangkat daerah terkait.
Di sisi lain, kegiatan P2PD juga menjadi ruang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya program penanggulangan banjir.
Warga memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan lingkungan di wilayahnya. Informasi mengenai saluran tersumbat, sedimentasi, kerusakan drainase, hingga titik genangan dapat menjadi masukan penting bagi DPRD maupun pemerintah daerah.
Persoalan banjir perkotaan memang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik. Pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan sampah, penataan lingkungan, serta koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Melalui fungsi pengawasan legislatif dan partisipasi publik, Komisi II DPRD Kota Bekasi berharap penanganan banjir tidak sekadar menghasilkan proyek pembangunan, tetapi menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, bagi warga yang setiap musim hujan berhadapan dengan genangan, keberhasilan pemerintah bukan terletak pada seberapa banyak infrastruktur dibangun, melainkan seberapa jauh banjir dapat dikurangi.
