BEKASI | jaringannasional.com — Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko di Kota Bekasi kini memasuki tahap penting, yakni menunggu aturan teknis pelaksanaan. Sahabat Majelis Ulama Indonesia (SMUI) Kota Bekasi mendesak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar regulasi tersebut dapat segera dijalankan.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum SMUI Kota Bekasi, Ustaz Ismail Ibrahim, menyusul disahkannya perda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi pada 27 Oktober 2026.
Menurut Ismail, penerbitan Perwal merupakan langkah strategis untuk memastikan perda memiliki pedoman teknis yang jelas sehingga implementasinya tidak tertunda dan tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan kebijakan turunan yang mengatur mekanisme pelaksanaan, termasuk upaya edukasi, pencegahan, dan penanggulangan.
“Perda ini sudah disahkan. Kami berharap segera diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerbitkan Perwal, mengingat persoalan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan,” tegas Ismail, Senin (9/11/2026).
Ismail juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan persoalan tersebut. Menurutnya, tanggung jawab menjaga lingkungan sosial yang sehat tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun Kota Bekasi yang menjunjung tinggi nilai moral, etika, serta kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ihsan.
Di sisi lain, Ismail menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bekasi yang telah menyelesaikan pembahasan hingga mengesahkan perda tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa pengesahan regulasi harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan operasional dari pemerintah kota.
“Kami mengapresiasi pengesahan perda ini. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksananya,” ujarnya.
DPRD Siap Kawal Implementasi Perda
Dorongan agar Perwal segera diterbitkan sebelumnya juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat berdialog dengan Sahabat MUI pada Selasa (3/11/2026).
Sardi mengapresiasi partisipasi masyarakat, khususnya SMUI, yang turut memberikan perhatian dan mengawal proses pembahasan perda hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.
Menurutnya, pengesahan perda bukanlah akhir dari proses pembentukan kebijakan, melainkan awal dari tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan regulasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengesahan perda bukanlah akhir, melainkan awal tanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong Wali Kota Bekasi segera menerbitkan Perwal sebagai pedoman pelaksanaan yang jelas dan sesuai ketentuan hukum,” kata Sardi.
Ia menegaskan, DPRD Kota Bekasi akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut. Dalam implementasinya, pendekatan edukasi dan pencegahan harus menjadi perhatian, dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak warga serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin perda hanya menjadi dokumen formal. DPRD akan mengawal pelaksanaannya agar kebijakan ini benar-benar melindungi masyarakat dan menjawab aspirasi publik,” pungkasnya.
Dengan telah disahkannya perda tersebut, perhatian publik kini tertuju pada langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam menyiapkan aturan pelaksanaannya. Kecepatan penerbitan Perwal sekaligus akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan produk legislasi menjadi kebijakan yang dapat diterapkan secara terukur, edukatif, dan sesuai koridor hukum.
