Bunga Pinjaman 4 Persen, Program UPDB Kabupaten Tangerang Tuai Apresiasi Komisi VII DPR RI

TANGERANG | jaringannasional.com — Program Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapat apresiasi dari Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Skema pembiayaan dengan bunga pinjaman hanya 4 persen itu dinilai menjadi solusi konkret dalam membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan.

Bahkan, program tersebut dinilai layak menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain dalam memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Saleh saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI terkait pengawasan akses pembiayaan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Menurut Saleh, UPDB merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Ia menilai, bunga pinjaman sebesar 4 persen memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan beban yang relatif ringan.

“UPDB ini adalah dana milik pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga hanya 4 persen. Saya kira ini sangat baik dan perlu dicontoh oleh pemerintah-pemerintah daerah lain yang belum memiliki program serupa,” kata Saleh.

Selain memberikan kemudahan akses modal, Saleh menilai sistem dana bergulir memiliki keunggulan dari sisi keberlanjutan. Dana yang telah dipinjamkan dapat kembali ke kas pengelola untuk kemudian disalurkan kepada pelaku usaha lainnya.

Karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong Pemkab Tangerang mempertimbangkan peningkatan kapasitas pendanaan UPDB agar jangkauan penerima manfaat semakin luas.

“Uangnya tidak hilang, karena dipinjamkan dan nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Bahkan pemerintah daerah juga memperoleh hasil dari bunga 4 persen tersebut. Ini contoh bagaimana pemerintah ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Saleh juga menyoroti realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan laporan perbankan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, penyaluran KUR telah melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya Bank BRI yang dilaporkan mencapai lebih dari 158 persen dari target kuota.

Meski demikian, ia berharap akses KUR tidak hanya dinikmati pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang baru merintis usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah didorong memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada calon penerima pembiayaan, termasuk membantu menyiapkan persyaratan serta proposal pengajuan kredit.

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menjelaskan, UPDB merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan dukungan permodalan, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.

Menurutnya, pembiayaan dengan bunga ringan tersebut diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan produksi sekaligus memperluas kegiatan bisnis.

“Ini merupakan program kami untuk memfasilitasi dan membantu pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan. Kami memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 4 persen, sehingga mereka bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas usahanya, meningkatkan produksi, dan mengembangkan usahanya,” jelas Maesyal.

Ia menegaskan, penguatan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Lebih jauh, berkembangnya usaha kecil diharapkan mampu membuka kesempatan kerja baru dan membantu mengurangi angka pengangguran.

Maesyal mengatakan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 3,5 juta jiwa, pemerintah daerah perlu menghadirkan berbagai kebijakan yang dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh penghasilan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat sektor UMKM sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru, terutama bagi masyarakat yang belum terserap di sektor industri maupun pekerjaan formal.

“Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang sekitar 3,5 juta jiwa merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tentu pemerintah harus hadir, kita dorong melalui pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa program UPDB telah berjalan sejak dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang. Hingga kini, program tersebut tetap dilanjutkan dan dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Pemkab Tangerang juga menerapkan ketentuan pembiayaan yang disesuaikan dengan besaran pinjaman. Untuk pengajuan di bawah Rp25 juta, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan. Sementara pengajuan di atas Rp25 juta tetap harus memenuhi persyaratan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait dorongan Komisi VII DPR RI agar kapasitas pendanaan UPDB ditingkatkan, Maesyal menyatakan pemerintah daerah akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami tentu berharap semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan permodalan. Namun, penambahan kapasitas anggarannya akan kita lihat dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Melalui program UPDB, fasilitasi KUR, serta berbagai upaya pembinaan dan penguatan kapasitas usaha, Pemkab Tangerang berupaya membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Red Jarnas * (Prokopim)