KOTA BEKASI | jaringannasional.com – DPRD Kota Bekasi terus mendorong penguatan tata kelola aset milik pemerintah daerah melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembahasan tersebut dilakukan Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bekasi dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus 12 Alit Jamaludin, didampingi Wakil Ketua Anim Imamuddin dan Sekretaris Latu Har Hary. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi turut dilibatkan untuk memberikan masukan dan menyelaraskan substansi regulasi dengan kebutuhan pengelolaan aset di lapangan.
Instansi yang hadir antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tata Ruang, Inspektorat Kota Bekasi, Bagian Kerja Sama, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Pembahasan Raperda ini dinilai penting mengingat pengelolaan barang milik daerah membutuhkan sistem administrasi dan pengawasan yang tertib. Keberadaan regulasi yang kuat diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam setiap tahapan pengelolaan aset pemerintah.
Selain itu, pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan aset daerah tidak hanya tercatat dan terinventarisasi dengan baik, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal serta terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun persoalan administrasi.
Melalui pembahasan lintas perangkat daerah, Pansus 12 berupaya mengkaji berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah agar ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pansus 12 DPRD Kota Bekasi berkomitmen mengawal proses penyusunan Raperda tersebut hingga seluruh tahapan pembahasan rampung. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat pengamanan aset daerah sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi.
Redaksi Jarnas













