Opini Oleh: Ali Wardhana Isha (Public Communication Behavior Analyst and Observer at Havara Institute & The Ihakkie Research & Consultant)
Bocoran dokumen realisasi pengadaan kementerian dan lembaga yang bersumber dari portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per November 2026 menyajikan paradoks mencolok dalam tata kelola komunikasi publik pemerintahan. Di tengah gencar-gencar jargon “efisiensi anggaran” dan pengetatan birokrasi, publik dikejutkan oleh alokasi dana fantastis senilai Rp14,69 miliar yang mengalir ke satu entitas korporasi media hiburan, PT Rans Animasi Indonesia milik pesohor Raffi Ahmad.
Fenomena ini bukan sekadar persoalan pos belanja promosi yang membengkak, melainkan cetak biru dari pola efisiensi semu untuk meneguhkan kamuflase informasi. Ketika negara memotong anggaran substantif kemasyarakatan dengan dalih penghematan, namun di saat bersamaan menggelontorkan belasan miliar rupiah untuk jasa pemengaruh (influencer engagement), terjadi pergeseran dari esensi kerja nyata menuju dramaturgi politik citra.
Estetika Digital sebagai Pengalih Perhatian Struktural
Dalam psikologi komunikasi publik, penggunaan figur pop-kultur berskala raksasa berfungsi sebagai alat pengalih perhatian struktural (structural diversion). Ketika kementerian—seperti Kemendikbudristek pada tahun 2024—mengalokasikan miliaran rupiah untuk pos mikro seperti Event Attendance (Rp2,52 miliar) atau penayangan konten di Instagram Reels dan Story, tujuan utamanya adalah membeli legitimasi emosional dari warganet.
Negara berupaya mengemas dirinya melalui gaya hidup digital yang dikurasi secara estetis. Kebijakan publik yang seharusnya diuji melalui ruang perdebatan rasional-objektif, kini diredam dan dibungkus lewat narasi kasual di akun media sosial pemengaruh. Ini adalah bentuk kamuflase informasi yang berbahaya: keberhasilan program kerja tidak lagi diukur dari indikator kinerja riil (KPI) sektoral, melainkan dari metrik digital yang dangkal, seperti jumlah views, likes, dan sentimen positif artifisial yang diproduksi oleh pengikut fanatik.
Romantisisme Semu di Tengah Kemiskinan Pesisir
Sisi paling satir terlihat pada realisasi pengadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 dan 2026. Di tengah jeritan nelayan tradisional akibat fluktuasi harga solar dan ruang tangkap yang menyempit, terdapat pos pengadaan “Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna” sebesar Rp3,6 miliar pada tahun 2026, melengkapi paket serupa di tahun 2025 dengan nilai berkisar Rp3,59 miliar hingga Rp3,6 miliar per paket.
Terdapat kontradiksi logika yang akut. Membawa gaya hidup mewah berbiaya miliaran rupiah ke tengah-tengah potret kemiskinan struktural masyarakat pesisir di pulau terluar seperti Natuna merupakan sebuah ironi komunikasi publik.
Alih-alih mengalokasikan anggaran tersebut secara langsung untuk infrastruktur perikanan, alat tangkap, atau jaminan rantai pasok nelayan, negara justru memilih membelanjakannya untuk mendesain citra keindahan semu. Ini adalah pola komunikasi politik narsisistik, di mana penderitaan riil diubah menjadi konten hiburan demi mendongkrak popularitas elite.
Sirkulasi Egois Anggaran: Dari Rakyat untuk Citra Pejabat
Kritik fundamental yang harus digaungkan masyarakat sipil berkaitan dengan arah perputaran uang itu sendiri. Anggaran yang bersumber dari pajak rakyat, yang dikumpulkan dengan dalih pembangunan nasional, justru mengalami sirkulasi internal yang egois. Dana publik ditarik oleh negara, lalu dikembalikan ke pusaran lingkar kekuasaan dan jaringan bisnis yang terafiliasi dengan elite birokrasi, semata-mata untuk memuji kinerja kementerian.
Pola ini mencerminkan siklus “dari rakyat, oleh negara, untuk kenyamanan citra pejabat”. Anggaran publik diefisiensikan pada sektor pelayanan dasar yang esensial, tetapi dihamburkan tanpa audit komunikasi yang ketat pada sektor pembentukan persepsi. Pejabat publik berlindung di balik tameng popularitas pemengaruh agar kebijakan yang tidak populer terkesan ramah dan diterima oleh publik awam yang minim verifikasi data.
Menguji Akuntabilitas di Balik Algoritma Hiburan
Masyarakat tidak boleh silau oleh kemasan visual yang dihadirkan di layar gawai. Dokumen realisasi anggaran belanja pemengaruh senilai belasan miliar rupiah ini merupakan alarm keras bahwa negara sedang mengalami krisis kepercayaan diri yang akut terhadap kinerjanya sendiri. Ketika kerja nyata tidak lagi mampu berbicara, jasa pemengaruh terpaksa disewa untuk bersuara.
Sudah saatnya sistem tata kelola komunikasi publik pemerintahan dikembalikan pada koridor transparansi ilmiah dan dialogis yang sehat, bukan diserahkan pada algoritma industri hiburan yang mendangkalkan nalar kritis publik.
