BEKASI | jaringannasional.com — Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (Fopera) resmi melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut mencakup tiga persoalan, yakni dugaan penyimpangan anggaran building management RSUD CAM Tahun Anggaran 2026, belanja obat dan bahan obat Tahun Anggaran 2026, serta dugaan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) di lingkungan rumah sakit tersebut.
Ketua Koordinator Fopera Kota Bekasi, Muhamad Imron atau yang akrab disapa Bung Imron, mengatakan laporan itu disusun berdasarkan hasil observasi lapangan serta informasi yang dihimpun dari Posko Pengaduan Karyawan RSUD CAM selama Oktober hingga November 2026.
” Laporan ini merupakan hasil observasi kami di lapangan dan data yang kami terima dari Posko Pengaduan Karyawan RSUD CAM Kota Bekasi pada Oktober-November 2026,” ujar Imron.
Atas laporan tersebut, Fopera mendesak Kejari Kota Bekasi segera menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan yang dilaporkan, termasuk meminta keterangan dari Direktur RSUD CAM Kota Bekasi.
Imron menegaskan, pihaknya berharap aparat penegak hukum menelusuri dugaan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam dokumen laporan yang telah diserahkan kepada kejaksaan.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera memanggil Direktur RSUD CAM Kota Bekasi dan melakukan investigasi atas dugaan kerugian negara sebagaimana berkas dan laporan yang telah kami serahkan,” tegasnya.
Selain melaporkan persoalan tersebut kepada kejaksaan, Fopera juga menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD Kota Bekasi dalam merespons berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan RSUD CAM.
Fopera secara khusus meminta Komisi IV DPRD Kota Bekasi mempercepat proses evaluasi terhadap kepemimpinan rumah sakit, termasuk mendorong pencopotan direktur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung langkah DPRD Kota Bekasi yang merespons persoalan di lingkungan RSUD CAM. Kami meminta Komisi IV mempercepat proses pencopotan direktur sesuai mekanisme yang berlaku. Persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius,” kata Imron.
Fopera menyatakan, pelaporan ke Kejari Kota Bekasi bukan menjadi langkah terakhir. Organisasi tersebut berencana kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bekasi dan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Aksi tersebut rencananya dilakukan sebagai bentuk desakan agar dugaan penyimpangan di lingkungan RSUD CAM mendapat perhatian dan penanganan dari pihak-pihak yang berwenang.
Hingga berita ini disusun, materi laporan tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan Fopera. Pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Red Jarnas













