Perda Telah Disahkan, Pemkot Bekasi Didorong Segera Menuntaskan Aturan Pelaksana
KOTA BEKASI | jaringannasional.com — DPRD Kota Bekasi berkomitmen mengawal tindak lanjut pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko. Salah satu fokus pengawasan legislatif saat ini adalah mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan dan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis pelaksanaan perda tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ii Marlina, menegaskan bahwa proses pengawalan masih terus dilakukan agar regulasi yang telah disepakati bersama tersebut tidak berhenti sebatas produk legislasi.
Sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ii mengaku aktif menjalin komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi leading sector serta Bidang Hukum Pemerintah Kota Bekasi untuk mengetahui perkembangan penyusunan aturan pelaksana tersebut.
“Kami masih terus mengawal perkembangannya. Bahkan, kami juga intens berkomunikasi dengan leading sector dan Bidang Hukum Pemkot Bekasi untuk menanyakan setiap tahapan serta sejauh mana proses penyusunan Perwal ini berjalan,” ujar Ii Marlina saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pengesahan perda oleh DPRD merupakan tahap awal yang harus segera diikuti langkah konkret pemerintah daerah. Tanpa kehadiran Perwal, ketentuan dalam perda membutuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Ii menilai, keberadaan aturan pelaksana sangat penting untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme implementasi, termasuk program pencegahan, pembinaan, hingga langkah penanganan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ia meminta Pemkot Bekasi tidak membiarkan proses penyusunan Perwal berlarut-larut. Perda yang telah disahkan harus segera ditindaklanjuti agar tujuan pembentukannya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur.
“Harapan kami, Pemkot Bekasi segera menindaklanjuti perda ini dengan menerbitkan Perwal. Dengan adanya aturan pelaksana, akan ada landasan dan pedoman teknis yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam menjalankan ketentuan perda tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ii menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan regulasi membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Pengawasan legislatif, menurutnya, akan terus diarahkan untuk memastikan komitmen yang telah dibangun bersama dapat diwujudkan dalam kebijakan dan pelaksanaan yang konsisten.
Sebelumnya, desakan agar Perwal segera diterbitkan juga disampaikan Ketua Umum Sahabat Majelis Ulama Indonesia (SMUI) Kota Bekasi, Ustaz Ismail Ibrahim.
Ia meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto segera mengambil langkah untuk menuntaskan aturan pelaksana setelah DPRD Kota Bekasi mengesahkan Perda tentang Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual serta Perilaku Seksual Berisiko dalam rapat paripurna, Selasa (27/10/2026).
Menurut Ismail, penerbitan Perwal menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi tersebut dapat segera diterapkan dan tidak hanya menjadi dokumen hukum tanpa tindak lanjut nyata.
“Perda ini sudah disahkan. Kami berharap segera diimplementasikan. Pemerintah Kota Bekasi harus segera menerbitkan Perwal, mengingat persoalan perilaku seksual menyimpang di Kota Bekasi sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkap Ismail, Senin (9/11/2026).
Ia juga mengapresiasi DPRD Kota Bekasi yang telah menyelesaikan pembahasan hingga pengesahan perda tersebut. Namun, apresiasi itu sekaligus disertai harapan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah lanjutan melalui penyusunan dan penerbitan aturan teknis.
“Kami mengapresiasi pengesahan perda ini. Namun, agar dapat dilaksanakan secara efektif, pemerintah daerah harus segera menyusun dan menerbitkan Perwal sebagai aturan pelaksananya,” pungkasnya.
Dengan adanya dorongan dari DPRD dan elemen masyarakat, Pemkot Bekasi kini diharapkan segera menuntaskan penyusunan Perwal sehingga regulasi yang telah disahkan memiliki kejelasan arah pelaksanaan dan dapat dijalankan secara efektif.
red/jn/nzr
