CIMAHI | jaringannasional.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, mendorong para kepala perangkat daerah agar memiliki pola kepemimpinan visioner, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Solikhin saat menghadiri Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat di Balai Diklat BPSDM, Kota Cimahi, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Solikhin bertindak sebagai mentor bagi lima pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang mengikuti program PKN Tingkat II. Mereka adalah Sumpono Brama dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Anjar Budiono dari BKPSDM, Idi Susanto dari DBMSDA, Priadi Santoso dari DPMPTSP, serta Ridwan AS dari DPPPA.
Sebagai mentor, Sekda memiliki tanggung jawab memberikan arahan, pendampingan, sekaligus memastikan gagasan proyek perubahan yang disusun peserta dapat diwujudkan menjadi inovasi yang memberikan dampak nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Seminar tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian PKN Tingkat II yang diikuti 60 peserta dari berbagai instansi. Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Peran Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif dalam Penguatan Tata Kelola Mitigasi Kerusakan Lingkungan”.
Melalui seminar implementasi ini, para peserta memaparkan hasil proyek perubahan yang telah dirancang dan dijalankan selama mengikuti pelatihan. Berbagai gagasan tersebut selanjutnya mendapatkan masukan serta evaluasi dari mentor dan tim penguji.
Solikhin menegaskan, kepemimpinan di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan administratif. Seorang pejabat harus mampu membaca perubahan, membangun sinergi lintas sektor, serta melahirkan terobosan untuk menjawab persoalan yang berkembang.
“Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun kolaborasi, serta berani menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Solikhin.
Ia juga mengingatkan agar proyek perubahan yang dihasilkan melalui PKN Tingkat II tidak sekadar menjadi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, setiap inovasi harus memiliki keberlanjutan dan dapat diterapkan secara konkret untuk memperkuat kinerja organisasi, mempercepat transformasi birokrasi, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Bekasi dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas rutin, tetapi juga memiliki visi jangka panjang dan keberanian melakukan pembenahan di lingkungan kerja masing-masing.
Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), terutama pejabat struktural, agar mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pendampingan dalam PKN Tingkat II ini diharapkan melahirkan berbagai inovasi yang tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Bekasi.
Redaksi | jaringannasional.com
