Jaringannasional.com [ JAKARTA ] – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) untuk transisi dan rekonstruksi Gaza.
Dino menilai penjelasan yang disampaikan pemerintah sejauh ini masih bersifat normatif dan belum menyentuh substansi masalah yang dianggapnya sangat kontroversial dan berisiko tinggi.
Melalui pernyataan resminya, Dino Patti Djalal mendesak Menlu Sugiono untuk memberikan transparansi penuh mengenai peran Indonesia. Ia menyoroti beberapa kekhawatiran utama, di antaranya:
- Kedaulatan Palestina: Dino mempertanyakan jaminan agar Board of Peace tidak berubah menjadi “proyek real estate” internasional atau instrumen kepentingan bisnis aktor luar yang mengesampingkan hak rakyat Palestina.
- Dominasi AS dan Israel: Ia mempertanyakan posisi Indonesia agar tidak sekadar menjadi “anak buah” dalam agenda Donald Trump yang seringkali tidak lazim, serta bagaimana posisi perwakilan Palestina jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terlibat di dalamnya.
- Biaya Keanggotaan Fantastis: Dino menyoroti adanya isu biaya (fee) sebesar $1 miliar untuk menjadi anggota permanen. Ia secara tegas menyarankan agar Indonesia tidak membayar nilai tersebut karena terkesan transaksional dan elitis.
- Hubungan dengan PBB: Muncul kekhawatiran apakah badan ini akan menyaingi atau justru melemahkan peran PBB dalam penyelesaian konflik Palestina.
Dino menekankan bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan rincian mengenai hak, kewajiban, serta red flags (tanda bahaya) yang harus dipedomani pemerintah sebelum melangkah lebih jauh.
”Saya lihat penjelasan beliau (Menlu) terlalu abstrak dan normatif terhadap masalah yang kontroversial, sangat rumit, dan pastinya penuh ranjau,” ujar Dino.
Ia juga memanggil Wamenlu Anis Matta, yang membidangi urusan Dunia Islam dan Timur Tengah, untuk turut memberikan penjelasan publik yang lebih mendalam dan konkret.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Luar Negeri belum memberikan tanggapan mendetail atas butir-butir pertanyaan yang diajukan oleh Dino Patti Djalal tersebut. (Npm)
