Jaringannasional.com [ JAKARTA ] – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka secara resmi Town Hall Meeting yang mempertemukan para pemangku kebijakan strategis di Kantor Kemenko Infra, Jakarta, selasa (10/2).
Pertemuan ini berfokus pada penguatan sinergi penataan ruang wilayah nasional guna mendukung visi besar Kabinet Merah Putih.
Dalam arahannya, Menko AHY menekankan bahwa penataan ruang wilayah nasional tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Ia menegaskan pentingnya integrasi yang mencakup seluruh matra: darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah.
”Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kompetisi perebutan sumber daya alam dan ruang akan semakin meningkat. Kita memerlukan tata kelola (governance) institusional yang kuat melalui penguatan regulasi serta pengawalan semangat Satu Peta (One Map Policy) dan Satu Tata Ruang. Ini krusial untuk mencegah tumpang tindih lahan dan konflik kepentingan di lapangan,” ujar Menko AHY.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan dan energi, Menko AHY menyoroti tantangan dalam menyediakan ruang pemukiman tanpa mengorbankan lahan produktif.
”Kita harus mampu mengakomodasi ruang untuk pertumbuhan permukiman di desa maupun kota, namun di saat yang bersamaan, luas lahan produktif pertanian harus tetap terjaga dan tidak boleh tergerus. Tata ruang adalah kunci keseimbangan ini,” tambahnya.
Agus juga mengingatkan bahwa pengabaian tata ruang berbanding lurus dengan risiko bencana alam. Menurutnya, bencana yang terjadi di hilir sering kali merupakan konsekuensi dari lemahnya pengawasan tata ruang di wilayah hulu.
Secara khusus, Menko AHY memberikan atensi pada pemutakhiran peta jalan (roadmap) proteksi Pantai Utara (Pantura) Jawa. Ia mendorong pendalaman riset dan analisis dampak lingkungan yang komprehensif.
”Pembangunan infrastruktur fisik di Pantura Jawa harus benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence). Kita ingin memastikan pembangunan nasional bersifat inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Town Hall Meeting ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya: Wamen KKP/Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantura Jawa (BOPPJ), Laksamana (Purn) Didit Ashaf; Wamendagri, Akhmad Wiyagus;
WamenLH, Diaz Hendropriyono; Kepala BRIN, Prof. Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN, Prof. Amarulla Octavian; Kepala BIG, Prof. Aris Marfai; Serta perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kemenhub, Kementan, Kemenhut, Kementerian Investasi/BKPM, dan asosiasi perencana wilayah (urban planners).
Menutup pertemuan tersebut, Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk menjadikan tata ruang sebagai referensi utama dalam setiap kebijakan pembangunan. “Mari kita terus membangun sinergi dan kolaborasi untuk memastikan Indonesia yang lebih maju dan tangguh melalui tata ruang yang terukur,” pungkasnya. (Npm)
