jaringannasional.com [KOTA BEKASI], 18 Februari 2026 – Menanggapi masih terjadinya permasalahan genangan dan banjir, pihak legislatif meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan folder air (kolam retensi). Hal ini menyusul temuan bahwa sejumlah folder yang telah dibangun tidak berfungsi maksimal akibat perencanaan yang kurang matang.
Ditemui saat usai rapat paripurna DPRD 2026. Anggota DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah S.H.M.H M.Pd.I (Fraksi PKS) menekankan pentingnya pelibatan ahli tata air dalam setiap tahap perencanaan.
“Pembangunan folder air bukan sekadar menggali lubang, tapi harus dihitung secara komprehensif mulai dari kapasitas volume hingga ke mana aliran pelimpah air dibuang agar tidak merugikan wilayah hilir,” ujarnya.
Selain masalah teknis, aspek transparansi di lapangan juga menjadi sorotan utama. DPRD meminta agar setiap proyek pembangunan dilengkapi dengan papan informasi yang jelas dan kontraktor diwajibkan menjalin komunikasi dengan pengurus lingkungan setempat (RT/RW).
”Kami ingin ada sinkronisasi. Kontraktor harus melapor ke RW, memberikan nomor kontak mandor yang jelas, sehingga jika ada pengerjaan yang tidak sesuai, warga bisa langsung melapor. Jangan sampai terjadi putus rantai informasi di lapangan,” tambahnya.
Kedepannya, pihak DPRD akan memperketat pengawasan melalui sinkronisasi data Surat Perintah Kerja (SPK). Setiap spesifikasi material dan standar pengerjaan harus dilaporkan secara transparan kepada Komisi terkait untuk memudahkan proses inspeksi mendadak (sidak).
Langkah evaluasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan folder air benar-benar memberikan solusi nyata bagi penanggulangan banjir di masyarakat, bukan sekadar proyek seremonial. (Npm)
