Jaringannasional.com [ JAKARTA ] — Di tengah ambisi swasembada pangan, kabar komitmen impor beras sebesar 1.000 ton dari Amerika Serikat memicu “lampu kuning” di Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendesak pemerintah untuk segera buka-bukaan secara transparan mengenai urgensi kebijakan tersebut dalam kerangka perdagangan bilateral.
Meski angka 1.000 ton terhitung kecil dibanding raksasa produksi nasional, Johan mengingatkan bahwa komoditas pangan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan soal nasib perut rakyat dan psikologi pasar.
”Kami tidak ingin polemik ini jadi bias politik. Tapi poin krusialnya: jangan sampai kebijakan ini merusak harga gabah di tingkat petani dan mematahkan semangat mereka saat produksi sedang dipacu,” tegas Johan di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Johan menggarisbawahi adanya “dampak psikologis” yang kerap mengikuti isu impor. Seringkali, saat isu impor mencuat ke publik, harga gabah di level produsen mendadak layu. Komisi IV DPR pun berjanji akan mencecar penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi agar komitmen dagang dengan AS tidak menjadi senjata makan tuan bagi kedaulatan pangan nasional.
Ada tiga hal yang menurut Johan tidak boleh ditawar:
- Pastikan gabah petani tetap terserap maksimal dengan harga yang layak.
- Jangan biarkan spekulan bermain di tengah isu perdagangan global.
- Kebijakan harus berpihak pada mereka yang berlumpur di sawah, bukan sekadar memuluskan kesepakatan meja hijau.
Bagi Johan, stabilitas nasional berakar dari piring makan masyarakat. Ia menegaskan bahwa urusan pangan harus berada di atas kepentingan politik praktis.
“Politik boleh beda pendapat, tapi urusan perut rakyat tidak boleh terganggu. Fokus kami adalah memastikan produksi nasional tetap kuat dan petani benar-benar terlindungi dari dinamika pasar global yang tak menentu,” pungkasnya. (ABZ)
