Jaringannasional.com [ PALEMBANG ] – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan capaian impresif sepanjang tahun anggaran 2025. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Senin (30/3/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, ini menjadi momentum penting bagi Gubernur Herman Deru untuk memaparkan rapor kinerja pembangunan di hadapan para wakil rakyat dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Herman Deru mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menyentuh angka 5,33 persen. Angka ini cukup membanggakan karena berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, sektor sosial juga menunjukkan tren positif:
- Tingkat Pengangguran Terbuka: Berhasil ditekan hingga ke angka 3,89 persen.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Berhasil dipertahankan sebagai salah satu yang tertinggi di tingkat nasional.
”Capaian-capaian ini merupakan buah dari sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Namun, ini bukan titik akhir, melainkan bahan refleksi agar kita bisa melangkah lebih jauh lagi ke depan,” tegas Herman Deru.
Meski meraih rapor hijau di 2025, Gubernur tidak menampik adanya tantangan besar di tahun 2026. Fokus utama Pemprov Sumsel akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, serta mitigasi bencana di wilayah-wilayah rawan.
Beberapa proyek strategis yang akan terus dikebut antara lain:
- Konektivitas & Logistik: Pembangunan New Palembang Port dan peningkatan akses internet hingga ke pelosok desa.
- Kesehatan & Pangan: Pembangunan RS bertaraf internasional serta penguatan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) melalui dukungan terhadap food estate.
- Identitas Daerah: Pelestarian aksara ulu dan pembangunan taman seni budaya guna menjaga akar budaya lokal di tengah modernisasi.
Gubernur menutup paparannya dengan menekankan pentingnya good and clean government. Baginya, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi mutlak untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Sumatera Selatan.
Usai penyampaian LKPJ, DPRD Sumsel segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah lebih dalam laporan tersebut guna memberikan rekomendasi demi perbaikan kinerja pemerintah di tahun-tahun mendatang.*(Npm)
