Jaringannasional.com [ JAKARTA ] — Pemerintah resmi menyusun cetak biru kebijakan fiskal untuk tahun anggaran mendatang. Presiden Prabowo Subianto memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Dalam pemaparannya, kepala negara membidik target pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027.
Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan bagian dari peta jalan strategis pemerintah demi menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menyentuh angka 8 persen pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa akselerasi ini harus berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
”Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” ujar Presiden Prabowo.
Postur Anggaran dan Defisit Terukur
Untuk menyokong berbagai agenda prioritas, pemerintah merancang arsitektur APBN 2027 dengan porsi belanja yang lebih ekspansif ketimbang pendapatan, namun tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (prudent).
Pendapatan negara pada tahun 2027 dipatok pada angka 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pagu belanja negara dialokasikan lebih tinggi, yakni di rentang 13,62 sampai 14,80 persen PDB. Dengan postur tersebut, defisit anggaran tahun anggaran 2027 diproyeksikan bakal ditekan dan dijaga pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen PDB.
Stabilitas Moneter dan Asumsi Makro
Di sektor keuangan, pemerintah merilis sejumlah indikator asumsi makro demi menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian global. Berikut adalah rincian target indikator keuangan yang dibidik pemerintah untuk tahun 2027:
Nilai Tukar Rupiah: Rp16.800 – Rp17.500 per dolar AS
Laju Inflasi: 1,5 – 3,5 persen
Suku Bunga SBN (Tenor 10 Tahun): 6,5 – 7,3 persen
Target Indikator Kesejahteraan Sosial
Tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, KEM PPKF 2027 ini juga meletakkan perhatian besar pada perbaikan indikator sosial dan pemerataan ekonomi.
Pemerintah berkomitmen menekan angka kemiskinan ekstrem dan makro hingga menyusut ke rentang 6,0-6,5 persen. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun ke kisaran 4,30-4,87 persen. Guna memperkecil kesenjangan antar-penduduk, indeks ketimpangan atau Rasio Gini juga diupayakan membaik di posisi 0,362 hingga 0,367.
Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan intervensi program yang tepat sasaran, pemerintah optimistis fondasi ekonomi Indonesia di tahun 2027 akan semakin kokoh dan inklusif. (Nizar)
Sumber: BPMI Setpres
