Jaringannasional.com, [ BEKASI ]– Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun 2025. Rapat tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Noer Ali, Kalimalang, pada Senin (15/6/2026).
Usai menghadiri rapat, Tri Adhianto ditemui awak media di depan pintu utama Gedung DPRD. Ada empat isu krusial yang diangkat para awak media, mulai dari penguatan karakter masyarakat, polemik transportasi komuter, evaluasi kawasan Car Free Day (CFD), hingga respons terhadap isu sosial di ranah pendidikan.
Dalam paparannya,Tri Adhianto Mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan edukasi dan literasi masif sebagai langkah membentuk karakter serta kualitas hidup masyarakat. Menurut Tri, faktor lingkungan memegang peranan paling dominan dalam proses ini.
”Yang lebih utama adalah bagaimana kita terus melakukan literasi dan edukasi kepada warga masyarakat untuk bisa memperbaiki diri. Pemerintah, eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama harus bersama-sama meliterasi warga,” ujar Tri Adhianto.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkot Bekasi mengintegrasikan berbagai komponen organisasi sosial, seperti Forum Pondok Pesantren, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspagah), Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan pelatihan dan pendidikan yang bermuara pada pembentukan keluarga Bekasi yang sehat.
Formulasi Tarif Transjakarta Jabodetabek dan Perawatan Halte
Menanggapi isu komuter terkait kabar pencabutan subsidi Transjakarta Jabodetabek, Tri Adhianto menjelaskan bahwa formulasi tarif saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Berdasarkan hitungan keekonomian, tarif asli tanpa subsidi diperkirakan mencapai Rp13.500 hingga Rp15.000. Namun, mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, Pemkot Bekasi tengah menghitung opsi tarif di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000. Pemkot Bekasi terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar daya beli masyarakat tetap terjaga demi mengurai kemacetan melalui transportasi publik.
Terkait pemeliharaan fasilitas halte di wilayah Bekasi, Pemkot memastikan pembagian tugas (tupoksi) sudah berjalan. Dinas Perhubungan (Dishub) telah diminta menyiapkan konsep perawatan, yang nantinya akan didanai melalui proses penganggaran resmi maupun optimalisasi kontribusi dunia usaha lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Wacana CFD: Alun-Alun Tidak Memungkinkan
Mengenai wacana pelaksanaan Car Free Day (CFD) di area Alun-Alun yang sempat diusulkan oleh pihak Sekda, Pemkot Bekasi secara tegas menyatakan opsi tersebut tidak memungkinkan karena pertimbangan teknis dan evaluasi lapangan.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengoptimalkan empat titik CFD yang sudah berjalan dan dinilai memiliki potensi lebih baik, yaitu:
- Kawasan Galaksi (Grand Galaxy Park/Lagon)
- Kawasan Vida
- Kawasan Harapan Indah
- Kawasan Bekasi Timur Regensi (BTR)
Sementara itu, terkait usulan DPRD untuk menggelar CFD di setiap kecamatan, Pemkot Bekasi menyambut baik ide tersebut. Konsep ini dinilai sejalan dengan program pemerintah yang gencar membangun taman terbuka hijau di setiap kelurahan sebagai ruang aktivitas anak dan warga.
Sikapi Isu Komunitas LGBT di Ranah Pendidikan
Terakhir, Tri Adhianto merespons isu mengenai adanya komunitas LGBT yang dikabarkan ingin masuk ke ranah pendidikan untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi kesetaraan kepada siswa.
Pemkot Bekasi menyatakan akan mengkaji dan memantau perkembangan isu tersebut secara saksama. Tri menegaskan bahwa untuk saat ini, karakteristik masyarakat Kota Bekasi belum bisa menerima keberadaan hal tersebut.
Sebagai langkah antisipasi dan pembinaan moral, Pemkot Bekasi terus mengintensifkan sosialisasi pola hidup yang baik dan sehat dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), Puspagah, serta jaringan pondok pesantren di seluruh Kota Bekasi. (Red/JN)
