Jaringannasional.com, [ JAKARTA ] – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai langkah baru dalam penataan transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/6).
Proyek infrastruktur modern ini diproyeksikan menjadi hub raksasa yang mengintegrasikan enam moda transportasi sekaligus, yaitu:
- MRT Jakarta
- LRT Jabodebek
- KRL Commuter Line
- Kereta Bandara Soekarno-Hatta
- Transjakarta
- LRT Jakarta
Target Rampung 2028: Akses Lebih Cepat dan Ramah Disabilitas
Infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2028 ini dirancang untuk menciptakan pergerakan penumpang yang mulus (seamless). Kehadiran dek pejalan kaki ini diklaim mampu memangkas jarak serta waktu tempuh masyarakat yang kerap berganti moda transportasi di jantung ibu kota.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa proyek ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan performa transportasi Jakarta di kancah regional.
“Jakarta saat ini telah menjadi kota kedua dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik,” ungkap Pramono.
Selain menawarkan kepraktisan, pedestrian deck ini juga akan mengubah estetika kawasan Sudirman–Dukuh Atas menjadi lebih modern dan inklusif. Aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Proyek strategis ini tidak hanya fokus pada mobilitas warga, tetapi juga diharapkan membawa dampak domino bagi perekonomian Jakarta. Selama proses konstruksi, proyek ini dipastikan akan menyerap tenaga kerja. Sementara pasca-beroperasi, kawasan Dukuh Atas diprediksi menjadi magnet baru yang memikat para pelaku usaha dan investor.
Menariknya, pembiayaan megaproyek ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara penuh. Pemprov DKI Jakarta menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dengan menggandeng sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).
Pramono menilai, pola kolaborasi strategis ini sangat krusial untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik yang berkelanjutan tanpa mengabaikan transparansi.
“Saya berharap pembangunan ini dapat berjalan tepat waktu dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna,” tutupnya.(Red/JN)*Humas DKI
