BEKASI, jaringannasional.com – Gelombang protes menyelimuti Kantor Wali Kota Bekasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bekasi bersama sejumlah orang tua murid menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, Kamis (16/7/2026).
Aksi ini dipicu oleh dugaan kuat adanya kecurangan sistemik, praktik jual beli bangku, hingga kemunculan siswa “siluman” dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri tahun 2026 di Kota Bekasi.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan dan gesekan fisik antara massa aksi dengan aparat Satpol PP saat mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam area kantor. Mahasiswa pun akhirnya masuk ke dalam area pemkot Bekasi dan berorasi didepan pintu masuk kantor walikota Bekasi.
Tolak Dialog di Ruang Tertutup, Massa Minta Wali Kota Turun
Pihak Pemkot Bekasi sebenarnya telah menawarkan perwakilan mahasiswa untuk masuk dan berdialog langsung dengan Wali Kota Bekasi di dalam gedung. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa aksi. Mereka menuntut Wali Kota untuk turun langsung menemui seluruh peserta aksi di lapangan terbuka.
”Kami menolak kalau harus diwakili dan dibahas di dalam ruangan tertutup. Masalah ini harus dibahas di ruang terbuka karena korbannya banyak, termasuk orang tua murid yang ikut di sini. Mereka kehilangan arah dan butuh jawaban langsung,” ujar salah satu orator GMNI di lokasi aksi.
Massa juga menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dengan alasan kesibukan agenda yang padat. “Kami hanya ingin dialog sebentar mencari fakta dan solusi. Tapi alasan klasik selalu sibuk,” tambahnya.
Bongkar Data Siswa ‘Siluman’ dan Jalur Offline Misterius
Dalam aksi tersebut, GMNI Bekasi membeberkan sejumlah bukti digital terkait dugaan kecurangan SPMB 2026 sebelum situs resmi pendaftaran ditutup atau mengalami eror 404.
Perwakilan mahasiswa Hernanda mengungkapkan adanya manipulasi kuota yang masif, salah satunya diduga terjadi di SMPN 1 Kota Bekasi.
”Kami menemukan data sampling di SMPN 1 Kota Bekasi. Untuk kuota mutasi luar kota itu tertulis nol (0), tapi pada realisasinya ada 8 orang siswa luar kota dari Bogor yang lolos verifikasi padahal berkas filenya kosong saat dibuka. Ini yang kami sebut sebagai siswa siluman,” tegas Hernanda menunjukkan bukti cetak data tersebut.
Selain itu, Hernanda juga menyoroti adanya status kelulusan siswa melalui “jalur offline”. Padahal, sistem yang disepakati secara regulasi sepenuhnya menggunakan jalur online. Mahasiswa mengklasifikasikan jalur offline misterius ini sebagai titipan oknum pejabat.
Dampak dari kekacauan sistem ini dirasakan langsung oleh salah satu orang tua murid. Zaenal Salah satu orang tua siswa yang hadir dalam aksi tersebut mengaku menjadi korban ketidakadilan sistem zonasi yang diduga dimanipulasi.
”Saya mendaftar resmi secara jujur dengan jarak rumah 800 meter dari sekolah, tapi tersingkir. Sementara, ada siswa lain yang jarak rumahnya lebih jauh, di sistem tiba-tiba tertulis hanya 250 hingga 300 meter. Anak-anak yang diindikasikan membayar justru diprioritaskan,” ungkap Zaenal dengan nada kecewa.
Ia juga membeberkan adanya informasi yang beredar di kalangan orang tua murid mengenai tarif “bangku gaib” di sekolah negeri, salah satunya di SMPN 32 Kota Bekasi (Aren Jaya).
”Saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kemarin, istri saya mendatangi sekolah. Informasinya berkisar Rp4 juta bisa masuk lewat oknum. Sebelum-sebelumnya Rp2,5 juta dijamin masuk. Ini sangat ironis karena alokasi APBD untuk pendidikan sangat besar, tapi kenapa Bekasi kota patriot ini dinodai oleh oknum yang menjualbelikan bangku sekolah?” cecarnya.
Akibat kejadian ini, para orang tua mengaku psikologis anak-anak mereka sangat terpukul karena haknya dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pemkot Bekasi Bentuk Tim Investigasi Gabungan
Menanggapi tuntutan massa, perwakilan Pemkot Bekasi Agus Harpa Sanjaya Plt Asda 2 Bidang pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat yang menemui pendemo menyatakan bahwa Wali Kota Bekasi telah mendengar aspirasi tersebut dan langsung memerintahkan tindakan tegas. Pemkot akan menerjunkan tim investigasi gabungan untuk mengusut tuntas kasus ini.
”Pak Wali sudah memerintahkan Inspektorat, BKPSDM, dan Diskominfotik untuk mengecek kebenaran dugaan ini, termasuk kaitan dengan aplikasi sistem itu sendiri,” ujar Agus Harpa Sanjaya saat diwawancarai awak media.
Terkait desakan mahasiswa untuk mencopot Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi, pihak Pemkot mengaku belum memanggil yang bersangkutan namun tidak menutup kemungkinan pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Pemkot Bekasi juga berkilah mengenai keberadaan Plt Kadisdik yang tidak hadir menemui massa aksi. “Saya tidak terkonfirmasi keberadaan Plt Kadisdik di mana. Namun yang pasti, prinsip Pemkot adalah seluruh warga Kota Bekasi harus sekolah. Kami juga sudah menyiapkan program sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak tertampung di negeri,” dalihnya.
Ancam Lapor Kejari dan Gelar Aksi Lebih Masif
Di akhir aksi, GMNI Kota Bekasi menegaskan tidak akan tinggal diam dengan jawaban normatif dari pihak Pemkot. Mereka berjanji akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak ada solusi konkret dalam waktu dekat.
”Kami butuh solusi nyata hari ini untuk anak-anak yang belum sekolah. Selanjutnya, kami akan mengadukan hal ini ke DPRD Kota Bekasi dan jika indikasi suap-menyuap ini terbukti valid, kami akan langsung melaporkan oknum-oknum keterlibatan Disdik ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi,” pungkas perwakilan mahasiswa. (red/JN/Nzr).
