Jaringannasiobal.com [ Palembang ] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Daerah Pemilihan II menggelar reses Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026 di sejumlah kecamatan di Palembang, yang berlangsung pada 11–17 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi agenda resmi legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Salah satu titik reses dilaksanakan di SMK Negeri 2 Palembang, Kamis (12/2/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, didampingi Koordinator Reses Hj. Zaitun, serta anggota dewan lainnya, yakni H.M. Anwar Al-Syadat, Zulfikri Kadir, Muhammad Yansuri, Tamtama Tanjung, dan Fajar Febriansyah.
Dalam dialog bersama siswa dan guru, Nopianto menyampaikan bahwa berbagai aspirasi muncul, mulai dari persoalan kurikulum hingga kebutuhan sarana pendidikan. Ia menegaskan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penyesuaian program akibat pengurangan dana transfer dari pusat yang nilainya mendekati Rp2 triliun.
Menurutnya, pengurangan tersebut berdampak pada perencanaan program daerah karena sebagian anggaran dialihkan untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta swasembada pangan. “Daerah harus menyesuaikan kebijakan dan mengevaluasi kembali program yang telah disusun,” ujarnya.
Selain isu anggaran, peserta dialog juga menyoroti relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nopianto menilai pendidikan kejuruan harus adaptif terhadap perkembangan industri dan teknologi agar lulusan memiliki daya saing.
Koordinator reses, Zaitun, menegaskan kegiatan tersebut merupakan instrumen konstitusional anggota legislatif untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Ia memastikan seluruh masukan akan dirangkum dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.
Sementara itu, Anwar Al-Syadat menjelaskan pertanyaan terkait jaminan hari tua bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menyebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjamin hak perlindungan jaminan hari tua bagi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, meski pengaturan teknisnya ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
Kepala sekolah, H.
Suparman, menyampaikan kondisi bangunan sekolah relatif baik, namun peralatan praktik dinilai sudah tertinggal dari perkembangan teknologi industri. Ia mencontohkan masih adanya kendaraan praktik produksi 2012, sementara teknologi otomotif kini telah berbasis digital dan hybrid.
Ia juga menyoroti polemik pendanaan sekolah, khususnya terkait komite. Dari sekitar 2.500 siswa, sekitar 1.100 siswa dibebaskan dari kontribusi karena keterbatasan ekonomi, termasuk jalur afirmasi. Pihak sekolah berharap regulasi yang lebih jelas agar mekanisme pendanaan komite tetap fleksibel namun akuntabel.
Selain itu, sekolah berharap pemerintah dapat mengangkat kembali tenaga P3K paruh waktu agar tidak membebani dana BOS maupun dana komite. Dalam sesi dialog, permohonan bantuan pendingin ruangan untuk masjid sekolah juga langsung direspons positif oleh anggota dewan.
Kegiatan reses ini menjadi forum komunikasi terbuka antara legislatif dan masyarakat pendidikan sekaligus sarana penjaringan kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. (DNL)
