Jaringannasional.com [ KOTA BEKASI ] – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) yang diberlakukan setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai BUMD bukan berarti menurunkan kinerja. Sebaliknya, kebijakan ini dirancang untuk transformasi budaya kerja berbasis digital yang lebih efisien.
Hal tersebut ditegaskan Tri Adhianto saat memimpin Apel Pagi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (14/4). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta penandatanganan kerja sama layanan kesehatan.
Dalam arahannya, Tri Adhianto menjelaskan bahwa WFH setiap Jumat bersifat wajib sebagai upaya efisiensi anggaran dan percepatan digitalisasi pemerintahan.
“Penerapan WFH setiap Jumat ini bukan sekadar penyesuaian pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang fleksibel dan berbasis digital. Kami ingin ASN tetap produktif meski bekerja dari lokasi berbeda,” tegas Wali Kota.
Tak hanya soal lokasi kerja, Pemkot Bekasi juga mewajibkan seluruh ASN menggunakan sepeda atau transportasi ramah lingkungan setiap hari Jumat. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM serta mengampanyekan gaya hidup sehat dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Selain fokus pada internal birokrasi, apel tersebut juga menjadi momentum penguatan layanan publik melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Kesehatan Berbasis Kependudukan (LKM-NIK).
Program ini mengintegrasikan data NIK untuk memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih cepat dan efisien. Sebanyak 11 rumah sakit di wilayah Bekasi turut serta dalam kerja sama ini, di antaranya:
- RSUD: RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, RSUD Jatisampurna, RSUD Pondok Gede, dan RSUD Bantargebang.
- Swasta: RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Hermina Bekasi, RS Siloam Bekasi Timur, RS Primaya Bekasi Barat, RS Citra Harapan, RS Helsa Jatirahayu, dan RS Rawalumbu.
Pada kesempatan yang sama, Tri Adhianto melantik pengurus LPM yang baru. LPM diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kewilayahan guna memastikan program pembangunan menyentuh akar rumput.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Junaedi, para Staf Ahli, Kepala OPD, serta camat dan lurah se-Kota Bekasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi simbol komitmen Pemkot Bekasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warga.(Editor: Nizap p, sumber dokpim)
