Jaringannasional.com [ JAKARTA ] – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI resmi melantik 214 pejabat administrator dan fungsional sebagai langkah strategis memperkuat barisan dalam perang melawan narkotika. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (27/4), menjadi momentum penguatan komitmen War on Drugs for Humanity.
Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai unsur, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi (BNNP), hingga BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Prosesi pengambilan sumpah dilakukan secara hibrida (luring dan daring), mencakup pengangkatan kembali, kenaikan jenjang, hingga perpindahan jabatan fungsional.
Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Tantan Sulistyana, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menegaskan bahwa rotasi dan promosi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi.
”Pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial administratif, melainkan peneguhan komitmen moral, integritas, dan tanggung jawab untuk mengemban amanah negara,” ujar Tantan dalam amanatnya.
Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan merupakan janji sakral kepada Tuhan dan negara untuk menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan berintegritas tinggi.
Dalam arahannya, Sestama menekankan bahwa setiap pejabat BNN memegang peran vital sebagai pelayan publik sekaligus benteng pertahanan negara dari ancaman narkotika. Kinerja mereka ke depan tidak akan dinilai hanya dari tumpukan dokumen administratif.
”Kinerja tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi juga dari dampak nyata terhadap upaya pencegahan, pemberantasan, serta pemulihan korban penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.
Langkah penyegaran organisasi ini diambil untuk merespons tantangan penanganan narkotika yang kian kompleks. Melalui SDM yang profesional dan berorientasi hasil, BNN menargetkan efektivitas maksimal dalam strategi War on Drugs for Humanity—sebuah pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan tanpa kompromi terhadap peredaran gelap narkoba.
Dengan pelantikan ini, BNN berharap akselerasi kinerja di tingkat pusat maupun daerah dapat berjalan lebih masif dan berdampak langsung pada penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. ( Red* Sumber: humas BNN)
