JAKARTA, JaringanNasional.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia mengingatkan agar langkah pembenahan tersebut tidak sampai menghentikan operasional dapur komunitas yang saat ini sudah berjalan di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tamsil dalam Diskusi Media “Buka Fakta” yang mengusung tema “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah”. Acara tersebut diselenggarakan atas kolaborasi Forum Jurnalis Merdeka (FJM) bersama Mediatrust.id di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026).
”Langkah taktis yang diambil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru sebenarnya sudah sangat baik, tetapi harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang matang. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah banyaknya operasional dapur yang saat ini ditangguhkan (suspend),” ujar Tamsil.
Pentingnya Kategorisasi dan Evaluasi Dapur MBG
Tamsil mengapresiasi respons cepat Kepala BGN, Naniek S. Deyang, dalam membenahi program nasional ini. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa perbaikan regulasi tidak semestinya dilakukan dengan cara memutus langsung kontrak dapur-dapur yang aktif, karena berpotensi memicu persoalan baru di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini BGN perlu menyusun klasifikasi atau kategorisasi yang jelas sebelum mengambil tindakan hukum atau administratif.
”Jika dapur yang sudah beroperasi tiba-tiba dihentikan, ini justru menimbulkan masalah baru. Kita juga harus memikirkan bagaimana nasib infrastruktur atau bangunan dapur yang sudah telanjur didirikan,” jelasnya.
Soroti Isu Monopoli dan Pengaruh ‘Titipan’
Dalam diskusi tersebut, Tamsil tidak menampik adanya berbagai laporan dan keluhan yang masuk ke meja DPD RI terkait karut-marut pelaksanaan MBG di tingkat bawah. Ia bahkan mengonfirmasi adanya indikasi intervensi dari kelompok tertentu dalam penentuan pengelola dapur.
”Memang ada benarnya rumor yang beredar bahwa pengelolaan dapur ini ada yang dikuasai oleh jejaring oligarki, oknum polisi, hingga tentara. Pola-pola ‘titipan’ seperti itu memang nyata terjadi,” ungkap Tamsil.
Kendati menemukan banyak celah dalam implementasinya, Tamsil menegaskan bahwa rapor merah di tingkat operasional tidak bisa dijadikan landasan untuk mengecap program MBG sebagai produk kebijakan yang gagal. Berdasarkan hasil pengawasan berkala di berbagai daerah, ia melihat persoalan mendasar murni berada pada ranah eksekusi teknis.
”Ini yang harus kita dudukkan bersama secara proporsional. Seluruh kendala MBG yang saya pantau bersumber dari pelaksanaan di lapangan, bukan karena substansi programnya yang buruk,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tamsil juga mengkritisi pandangan keliru yang menganggap program strategis nasional (PSN) seperti MBG tabu untuk dikritik. Baginya, masukan dan kritik konstruktif justru menjadi instrumen penting agar program andalan pemerintah ini bisa tepat sasaran.
”Program MBG ini memiliki dampak turunan (multiplier effect) yang sangat besar bagi perekonomian lokal, salah satunya dalam membuka lapangan kerja baru. Jika ada kekurangan, ya wajib diperbaiki bersama karena faktanya tantangan di lapangan memang ada,” kata Tamsil.
Ia melihat program MBG merupakan fondasi dari arsitektur ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bersanding dengan program strategis lainnya seperti Koperasi Merah Putih, penataan kampung nelayan, dan penyediaan rumah subsidi untuk memperkuat kemandirian domestik.
Di samping menyoroti ketahanan pangan dan gizi, Tamsil juga memberikan catatan kritis mengenai optimalisasi sektor sumber daya alam (SDA) dan ekspor mineral strategis yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara.
”Saat ini penerimaan negara kita baru menyentuh angka sekitar 11 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini menandakan masih banyak lubang dalam tata kelola kekayaan alam kita yang harus segera dibenahi,” tuturnya.
Di akhir pemaparannya, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk tetap mengawal dan mendukung penuh visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat lompatan kemajuan nasional.
”Di balik barisan program strategis ini, ada komitmen kuat dan niat yang tulus dari Presiden Prabowo untuk mengakselerasi kesejahteraan dan kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Red/JN)
