Jaringannasional.com [ JAKARTA ] – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/05/2026). Pertemuan tersebut fokus membahas penguatan ketahanan energi nasional dan evaluasi tata kelola pertambangan.
Usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kondisi cadangan energi nasional saat ini dalam posisi stabil dan aman. Ia melaporkan secara rinci kesiapan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, hingga ketersediaan minyak mentah kepada Presiden.
”Kami melaporkan bahwa seluruh cadangan energi nasional, mulai dari BBM hingga LPG, saat ini berada di atas standar minimum nasional. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pasokan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Selain isu pasokan energi, agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bahlil menyampaikan perkembangan terkini terkait penertiban izin tambang, terutama yang berlokasi di kawasan hutan serta wilayah yang dinilai tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas untuk mengevaluasi izin-izin yang selama ini hanya memenuhi syarat administrasi namun tidak menunjukkan aktivitas produksi di lapangan.
Poin Utama Evaluasi IUP:
Optimalisasi Lahan: Meninjau kembali wilayah tambang yang ditelantarkan oleh pemegang izin.
Kawasan Hutan: Penyelarasan koordinasi mengenai izin tambang di area konservasi dan hutan lindung.
Ketegasan Administrasi: Evaluasi bagi perusahaan yang memiliki dokumen lengkap tetapi tidak menjalankan operasional sebagaimana mestinya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa penataan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan upaya memastikan kedaulatan energi dan keadilan pemanfaatan lahan bagi kemakmuran rakyat.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri terkait yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih, guna memastikan koordinasi lintas sektoral antara kementerian teknis dan lembaga tinggi negara berjalan selaras dengan visi pemerintah. (Red)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
