JAKARTA, jaringannasional.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Rapat tersebut digelar guna memperkuat sinergi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memelihara kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global.
Usai menghadiri pertemuan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menegaskan komitmen KSSK untuk terus meningkatkan koordinasi demi mengawal kebijakan ekonomi pemerintah.
”Sinergi antarotoritas akan terus ditingkatkan guna menyelaraskan kebijakan,” ujar Destry dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menjelaskan, kolaborasi erat yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan menjadi kunci utama dalam merespons tantangan sektor keuangan.
Prioritas Stabilitas Rupiah dan Modal Asing
Dalam kesempatan tersebut, Destry menekankan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk memastikan pergerakan nilai tukar tetap terjaga, BI berkomitmen untuk terus aktif mengawal mekanisme pasar.
”BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen,” tuturnya.
Selain menjaga kestabilan mata uang, BI juga fokus mendorong arus masuk modal asing (capital inflow) ke dalam negeri. Mengacu pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Juli lalu, bank sentral tetap memberikan stimulus dan insentif guna menarik investasi portofolio.
Salah satu langkah konkrit yang disiapkan BI adalah menekan beban transaksi lindung nilai bagi para investor.
”BI akan tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging,” pungkas Destry.
Langkah terintegrasi antara pemerintah dan lembaga anggota KSSK ini diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor. (Red/JN) Sumber: BPMI setpres
