KOTA BEKASI (jaringannasional.com) — Kinerja Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Patriot dalam menyediakan air bersih di Kota Bekasi dinilai telah menyentuh titik terendah. Jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut didesak untuk segera dirombak total akibat dinilai gagal total menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan dasar masyarakat.
Kritik tajam tersebut dilayangkan oleh aktivis Kota Bekasi, Frits Saikat. Ia menilai bobroknya manajemen Perumda Tirta Patriot bukan lagi sekadar isu operasional biasa, melainkan bentuk kegagalan sistematis yang mengabaikan hak-hak dasar warga Kota Bekasi.
”Manajemen dan jajaran direksi Perumda Tirta Patriot sudah selayaknya diganti. Kinerja mereka bobrok dan gagal total memberikan pelayanan air bersih yang layak bagi masyarakat,” tegas Frits Saikat saat ditemui awak media.
Rentetan Dosa Pelayanan Tirta Patriot
Frits membeberkan sejumlah persoalan kronis yang hingga kini terus menghantui para pelanggan tanpa adanya solusi konkret dari pihak manajemen:
- Distribusi Mati Total dan Pasokan “Kalong”: Aliran air sering kali terhenti berhari-hari tanpa adanya pemberitahuan awal. Di kawasan Bekasi Utara, misalnya, air kerap hanya mengalir setetes, bahkan baru keluar pada tengah malam.
- Kualitas Air Baku Berbau dan Keruh: Kualitas air yang sampai ke rumah warga jauh dari standar layak pakai. Saat Kali Bekasi tercemar limbah industri dari hulu, air yang mengalir ke pelanggan kerap keruh, berbau menyengat, hingga berwarna kehitaman mirip air comberan.
- Tagihan Melonjak di Tengah Krisis: Ironi terjadi saat distribusi air macet, tagihan bulanan pelanggan justru melambung tinggi tanpa kalkulasi pemakaian yang transparan dan rasional.
- Respon Pengaduan Melempem: Layanan aduan atau call center dinilai tidak responsif. Pasokan darurat berupa bantuan mobil tangki air bersih yang dianjurkan kerap lambat diterjunkan ke titik krisis.
- Infrastruktur Lapuk: Kebocoran pipa utama yang terus berulang—seperti yang terjadi di wilayah Bekasi Selatan—menjadi bukti belum adanya langkah peremajaan infrastruktur yang serius dan berkelanjutan.
Evaluasi Total dan Perombakan Direksi
Melihat dampak kerugian yang terus menimpa masyarakat, Frits menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi selaku pemilik BUMD tidak boleh lagi tutup mata. Evaluasi menyeluruh dan pencopotan jajaran direksi menjadi langkah mutlak yang tidak bisa ditawar lagi demi menyelamatkan pelayanan publik di Kota Bekasi. (Red/JN).
