jaringannasional.com — CIKARANG PUSAT. Bencana kekeringan mulai meluas dan memukul berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat sebanyak 39 desa yang tersebar di 11 kecamatan mengalami krisis air bersih, sekaligus mengancam produktivitas sekitar 3.000 hektare lahan pertanian.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengonfirmasi bahwa dampak musim kemarau tahun ini kian mengganggu stabilitas kebutuhan mendasar masyarakat.
”Data per hari kemarin menunjukkan ada 11 kecamatan dan sekitar 39 desa yang terdampak krisis air bersih. Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas harian warga,” kata Muchlis saat memimpin Apel Pagi ASN di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (10/8/2026).
Guna merespons situasi tersebut, Pemkab Bekasi telah menyalurkan kurang lebih 4,5 juta liter air bersih ke lokasi-lokasi terdampak. Penanganan ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan unsur BPBD, TNI-Polri, PMI, PDAM, hingga dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari kawasan industri setempat.
Ancaman Puncak Kemarau dan Pengaruh El Nino
Muchlis mengingatkan warga agar tidak lengah, sebab kondisi saat ini diperkirakan belum memasuki fase puncak kekeringan. Merujuk pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode kemarau diprediksi bertahan hingga Oktober, sementara dinamika fenomena El Nino berpotensi memberi dampak lanjutan hingga awal tahun 2027.
”Saat ini kita belum berada di titik puncaknya. Karena itu, imbauan penghematan penggunaan air di level rumah tangga menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah kelangkaan yang lebih parah,” tegasnya.
Sebagai langkah penanganan jangka panjang, BPBD meningkatkan sinergi lintas instansi, termasuk berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum serta BBWS Ciliwung-Cisadane. Langkah ini diambil untuk mengupayakan penambahan debit air pasokan serta menjaga kelancaran alirannya ke wilayah kritis.
Pemerataan Bantuan dan Potensi Risikonya pada Kesehatan
Di samping bantuan pemerintah, aksi solidaritas juga mengalir dari berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi Pramuka dan komunitas off-road. Terkait hal ini, BPBD mengimbau setiap lembaga swadaya maupun komunitas yang berniat mendistribusikan air bersih agar terlebih dahulu melakukan pemetaan bersama pihak BPBD.
”Koordinasi satu pintu diperlukan supaya distribusi air terarah dan merata, menghindari tumpukan bantuan di satu tempat sementara area lain masih kekurangan,” tambah Muchlis.
Selain masalah krisis air, Pemkab Bekasi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ancaman penyakit yang marak timbul selama musim kemarau, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Warga disarankan mengurangi paparan sinar matahari langsung pada jam terik (10.00–15.00 WIB), menggunakan pelindung diri saat berada di luar ruangan, serta menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).(Red/JN)* Sumber Diskominfo Kab Bekasi
