BANDUNG, jaringannasional.com — Politik memang kadang lebih cepat berlari daripada kenyataan. Ketika sebagian pendukung Dedy Mulyadi (KDM) menyarankan agar dirinya berkonsentrasi membenahi Jawa Barat, ternyata sebuah buku dengan judul Kang Dedi Mulyadi Kapan Jadi Presiden! sudah lebih dahulu hadir.
Ironisnya, buku tersebut dikaitkan dengan sosok Ahmad Bahar dan dijadwalkan diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026, dalam sebuah acara bedah buku di Galeri Penyawangan, Bale Seni Barli Bale Parle, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung.
Pertanyaannya kemudian sederhana:
Ini sekadar buku, atau sinyal bahwa panggung 2029 sudah mulai dipanaskan?
Tentu, sebuah buku bukan bukti bahwa seseorang sedang resmi mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi secara politik, judul Kapan Jadi Presiden? jelas lebih dari sekadar judul resep masakan.
Apalagi ketika pembahasannya ditempatkan dalam momentum nasional seperti HUT Kemerdekaan.
Di sinilah kritik politik menjadi menarik.
Para pendukung boleh saja berkata, “Konsentrasi dulu di Jabar!”
Tetapi publik kemudian menemukan kenyataan lain:
“Lho, kok bukunya sudah sampai Presiden?”
Kalau memang belum waktunya bicara Pilpres 2029, mengapa wacana tersebut sudah dikemas dalam buku?
Kalau memang masih ingin fokus Jawa Barat, ya fokuslah. Jangan baru naik panggung provinsi, bayang-bayang Istana sudah dipasang di belakang panggung.
Pengamat politik Heru Subagia menilai fenomena tersebut layak dibaca secara kritis. Menurutnya, popularitas tidak otomatis berubah menjadi kapasitas kepemimpinan nasional.
“Jangan keburu mimpi menjadi presiden. Jawa Barat saja harus dibuktikan dulu. Kalau berhasil, rakyat akan melihat sendiri. Tidak perlu dipaksa menjadi cerita sebelum waktunya,” demikian kritik yang disampaikan Heru dalam narasi politiknya.
Istilah satire seperti “ayam sayur” atau “raja kecil” pun muncul sebagai sindiran terhadap gaya politik yang dianggap terlalu cepat membangun citra besar sebelum seluruh pekerjaan di daerah selesai dibuktikan.
Namun satu hal harus dibedakan: satire adalah satire, sedangkan fakta harus tetap berdasarkan data.
Dedy Mulyadi berhak memiliki ambisi politik. Pendukungnya juga berhak mempromosikannya. Ahmad Bahar pun berhak menulis buku mengenai kemungkinan masa depan politik seorang tokoh.
Tetapi rakyat juga berhak bertanya:
Apa prestasinya? Apa hasil kerjanya? Apa yang sudah selesai? Dan apa yang membuatnya layak memimpin Indonesia?
Sebab menjadi presiden bukan lomba siapa paling cepat membuat buku.
Bukan pula siapa paling ramai di media sosial.
Dan bukan siapa yang paling cepat duduk di kursi dalam imajinasi politik.
Kursi Presiden tidak bisa dipesan melalui judul buku.
Jawa Barat adalah panggung pembuktian.
Kalau kinerjanya hebat, rakyat sendiri yang akan membuka jalan menuju panggung nasional.
Tetapi kalau baru sibuk membangun narasi sementara pekerjaan rumah masih menumpuk, publik pantas mengingatkan:
Jangan buru-buru bermimpi menjadi Presiden. Jangan sampai baru menjadi “raja kecil”, sudah merasa cocok memakai mahkota Republik.
Karena 2029 masih jauh. Yang dekat adalah tanggung jawab hari ini.
Dan rakyat tidak butuh calon presiden yang hebat dalam buku.
Rakyat butuh pemimpin yang hebat ketika diuji oleh kenyataan.
(Red/JN)* BH
