BEKASI | jaringannasional.com — Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi realisasi anggaran tahun berjalan sekaligus rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah untuk 2027.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Dr. Hj. Evi Mafriningsianti, S.E., M.M., mengatakan terdapat perbedaan antara progres fisik dan realisasi keuangan pada kedua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat, realisasi fisik Disperkimtan telah mencapai 52 persen, sedangkan penyerapan anggarannya baru sekitar 30 persen. Sementara itu, DBMSDA mencatat progres fisik sebesar 64 persen dengan realisasi keuangan sekitar 49 persen.
Evi meminta kedua dinas menyusun proyeksi penyerapan anggaran secara berkala serta matriks pelaksanaan kegiatan untuk memastikan program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara optimal.
“Perbedaan antara penyerapan fisik dan keuangan terjadi karena ada tahapan dan mekanisme yang belum terpenuhi. Meski begitu, kami meminta masing-masing dinas menyusun forecasting dan matriks penyerapan,” ujar Evi seusai rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi.
Menurut dia, kegiatan yang mengalami kendala sehingga berpotensi tidak terserap dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) harus dilaporkan secara transparan, termasuk faktor penyebabnya.
“Kalau ada kegiatan yang terkendala, misalnya proses lelang tertunda karena penyesuaian spesifikasi, harus disampaikan secara transparan beserta kendalanya,” katanya.
Infrastruktur Pendidikan Jadi Prioritas 2027
Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Hidayat Subroto, menyampaikan bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Kerja (Renja) 2027.
Menurut Hidayat, program tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan fisik gedung sekolah tingkat SD dan SMP. Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, Disperkimtan juga melanjutkan program pengadaan lahan untuk sejumlah kebutuhan strategis pemerintah daerah.
“Untuk prioritas 2027, fokus utama kami ada pada sektor pendidikan, meliputi pembangunan dan perbaikan fisik sekolah SMP dan SD. Selain itu, kami juga terus melanjutkan program pengadaan lahan,” ujar Hidayat.
Sejumlah rencana pengadaan lahan yang dibahas antara lain untuk fasilitas pengolahan sampah, Sekolah Rakyat, serta kebutuhan fasilitas publik lainnya.
Untuk fasilitas pengolahan sampah, kebutuhan tambahan lahan untuk metode pirolisis yang bekerja sama dengan TNI AD mencapai sekitar 1,7 hektare atau 17.000 meter persegi. Sementara fasilitas pengolahan residu (PSEL/Pisel) membutuhkan tambahan lahan sekitar 3 hektare.
Untuk program Sekolah Rakyat, pemerintah daerah telah mengalokasikan pengadaan lahan tambahan secara bertahap seluas sekitar 6.000 meter persegi dalam satu hamparan di wilayah Bantargebang. Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Sementara itu, pembangunan gedung Perpustakaan Daerah saat ini dilaporkan telah mencapai sekitar 80–82 persen. Pekerjaan berikutnya akan difokuskan pada penyelesaian interior pada awal tahun depan.
Disperkimtan juga menjajaki kerja sama dengan Koramil untuk pembangunan gedung terintegrasi lima lantai. Rencana tersebut terdiri atas dua lantai untuk Koramil dan tiga lantai untuk perpustakaan, yang nantinya dihubungkan dengan gedung utama melalui jembatan.
Terkait pemanfaatan lahan sitaan KPK yang direncanakan untuk pembangunan polder air, Hidayat mengatakan penanganan teknisnya akan dialihkan kepada DBMSDA setelah proses peralihan aset kepada pemerintah daerah selesai.
Dengan demikian, pemanfaatan lahan tersebut tidak memerlukan proses pengadaan lahan baru.
DPRD Dorong Peremajaan Gedung Sekolah
Komisi II DPRD Kota Bekasi juga mendorong Disperkimtan melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan serta sarana dan prasarana sekolah, termasuk meja dan kursi, di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Evi mengatakan sejumlah bangunan sekolah yang telah berusia lebih dari 20 tahun membutuhkan perhatian, terutama fasilitas yang mengalami kerusakan dan berada di wilayah rawan banjir.
“Kami meminta Perkimtan memiliki data yang komprehensif terkait gedung sekolah yang rusak berat. Dari hasil survei lapangan saya di dapil, seperti di SMPN 3 Aren Jaya dan SDN Aren Jaya 4, terdapat sejumlah sekolah yang kondisi plafonnya sudah rusak dan memang membutuhkan peremajaan,” kata Evi.
Ia menambahkan, hasil pemetaan tersebut penting menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan pada 2027.
“Aspirasi ini kami dorong agar masuk dalam skala prioritas pembangunan 2027,” pungkasnya.
Red/jn/Nzr
