Sarwin Perjuangkan Fasos-Fasum Bantar Gebang, PKS TPST Didorong Jangan Cuma Jadi Wacana

BEKASI —jaringannasional.comAspirasi warga tidak berhenti pada daftar usulan pembangunan. Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Sarwin Edi Saputra, membawa sejumlah kebutuhan masyarakat RW 06, Kelurahan Bantar Gebang, ke meja pembahasan legislatif, mulai dari penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) hingga keberlanjutan kerja sama pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Sarwin saat ditemui awak media dalam kegiatan Reses III DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) III, Kamis (8/10/2026).

Menurut Sarwin, penyediaan lahan fasos-fasum menjadi salah satu aspirasi yang cukup mendesak disuarakan masyarakat RW 06. Usulan tersebut muncul dari kesepakatan warga yang membutuhkan ruang bersama untuk menunjang berbagai aktivitas sosial di lingkungan permukiman.

Lahan yang diusulkan memiliki luas sekitar 200 meter persegi. Nantinya, lahan tersebut direncanakan dapat digunakan untuk sekretariat RT/RW, Posyandu, sarana olahraga, hingga kegiatan keagamaan.

“Warga RW 06 Bantar Gebang sangat membutuhkan lahan fasos-fasum. Rencananya akan direalisasikan melalui jalur aspirasi DPRD,” ujar Sarwin.

Ia mengatakan, kebutuhan fasos-fasum tersebut menjadi salah satu prioritas perjuangannya pada tahun ini. Di saat yang sama, sejumlah pembangunan fisik di wilayah tersebut juga telah direalisasikan.

“Tahun ini saya sudah merealisasikan tiga titik di wilayah tersebut, yaitu dua titik saluran air dan satu titik pengecoran jalan,” katanya.

PKS TPST Masuk Fase Penentuan
Di luar persoalan pembangunan lingkungan, Sarwin juga menyoroti keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan TPST Bantar Gebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarwin menyebut evaluasi terhadap kerja sama tersebut telah dibahas melalui rapat gabungan Komisi I dan Komisi II bersama organisasi perangkat daerah terkait.

Evaluasi terutama diarahkan pada sejumlah klausul penting, termasuk persoalan tonase sampah serta tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.

Sarwin mengatakan, terdapat perubahan volume sampah yang dikirim dari Jakarta. Berdasarkan informasi yang diterimanya, armada pengangkut sampah dari DKI yang sebelumnya mencapai sekitar 1.400 ton per hari kini berada di kisaran 700 ton per hari.

Namun, menurut dia, berkurangnya tonase tidak serta-merta menghapus persoalan yang telah berlangsung di lapangan.
“Yang kami pertanyakan adalah pertanggungjawaban terhadap kondisi sampah yang sudah menggunung tinggi di lapangan, serta kewajiban DKI lainnya yang belum terealisasi,” tegas Sarwin.

Ia menilai dampak keberadaan TPST Bantar Gebang harus dilihat dari perspektif masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut. Persoalannya, kata dia, bukan semata-mata angka administrasi maupun jumlah kepala keluarga yang terdampak, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan kualitas lingkungan.

Minta Negosiasi Tak Berjalan Lambat
Sarwin juga menyoroti komunikasi antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta menjelang berakhirnya PKS pada akhir Oktober 2026.

Ia menyayangkan respons Pemprov DKI yang dinilai masih lambat dalam proses komunikasi dan negosiasi terkait kelanjutan kerja sama tersebut.

Menurut Sarwin, Pemkot Bekasi bersama DPRD harus terus mendorong tercapainya kesepakatan yang memberikan kepastian sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat Bantar Gebang.

“Kami dari legislatif bersama eksekutif Pemkot Bekasi terus berjuang dan mengejar agar ada titik temu yang adil sebelum PKS berakhir,” ujarnya.

Sarwin mengingatkan, persoalan TPST Bantar Gebang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga memicu keresahan di tengah masyarakat.

Ia berharap seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan membuka ruang negosiasi sebelum persoalan berkembang menjadi aksi penutupan akses atau bentuk protes lainnya.

“Jangan sampai karena respons yang lambat dari DKI, masyarakat kehilangan kesabaran hingga turun ke jalan menutup akses. Selama masih bisa dikomunikasikan dan dinegosiasikan, mari kita selesaikan dengan baik,” pungkasnya.