BEKASI —jaringannasional.comMasa Reses III DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dimanfaatkan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Gilang Esa Mohamad, S.IP., untuk menyerap langsung aspirasi warga di RW 6B, daerah pemilihan V Pondokgede–Bekasi Barat.
Kunjungan yang berlangsung dalam rangkaian reses pada 8–13 Oktober 2026 itu menjadi ruang dialog antara Gilang, pengurus lingkungan, dan warga. Sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari pemerataan pembangunan, infrastruktur jalan, keberlanjutan penggunaan lahan masjid, persoalan Pasar Kranji, hingga kebutuhan penanganan banjir melalui sistem polder.
Gilang mengatakan, RW 6B merupakan kawasan yang cukup besar dengan sekitar 10 RT dan merupakan pemekaran dari RW 6A. Menurut dia, wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih merata.
“Kenapa saya memilih di sini? Karena sampai saat ini pembangunan belum pernah merata sampai ke sini. Makanya saya sudah merealisasikan rencana dua aspirasi, yaitu pengaspalan jalan dan pengecoran,” ujar Gilang.
Ia menilai, kedekatan wilayah RW 6B dengan tempat tinggalnya menjadi alasan tersendiri untuk memberikan perhatian lebih.
Namun, menurutnya, kedekatan geografis bukan satu-satunya pertimbangan. Kehadiran anggota DPRD harus dibuktikan melalui manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus bisa merealisasikan maupun hadir di tengah RW 6B. Karena ini dekat dengan rumah saya, tentu menjadi skala prioritas.
Saya ingin membuktikan bahwa kita bisa hadir dan memberikan manfaat,” katanya.
Masjid Jadi Perhatian
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan terkait keberlanjutan penggunaan lahan masjid yang berada di kawasan tersebut.
Gilang menyebut masa sewa lahan milik pemerintah telah berakhir dan persoalan tersebut tengah diupayakan agar dapat diperpanjang.
“Saya di Komisi I sedang mengurus bersama Pak RW dan jajaran supaya sewa dengan pemerintah ini bisa diperpanjang. Hari ini masjid tersebut sangat dimanfaatkan masyarakat, dan pembangunannya menjadi bukti RW 6B solid dan kompak,” ujar Gilang.
Ia juga mengapresiasi peran Ketua RW 6B, Darman, yang menurutnya baru sekitar empat bulan menjabat tetapi dinilai aktif membangun komunikasi dengan warga dan jajaran pengurus lingkungan.
“Banyak orang ingin menjabat RW atau RT, tetapi tidak mau berkomunikasi.
Menurut saya Pak Darman sangat luar biasa komunikatifnya. RW-nya sat-set, saya juga bisa sat-set,” kata Gilang disambut respons warga.
Pasar Kranji Diminta Dievaluasi
Persoalan Pasar Kranji juga menjadi salah satu isu yang mencuat dalam dialog. Gilang menilai kondisi pasar tersebut telah memberikan dampak luas bagi masyarakat Bekasi Barat, mulai dari kemacetan, persoalan sampah dan bau, hingga genangan yang berkaitan dengan limbah pasar.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Gilang mengatakan dirinya termasuk pihak yang mendorong evaluasi terhadap perjanjian kerja sama pengelolaan pasar.
“Menurut saya Pasar Kranji sudah gagal. Saya juga di Komisi I, salah satu yang mendesak agar perjanjian kerja samanya dievaluasi.
Warga Bekasi Barat sangat terdampak, mulai dari kemacetan, sampah, bau, sampai air yang tergenang,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Bekasi melalui perangkat daerah terkait segera melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih permanen.
Gilang bahkan membuka opsi agar pemerintah daerah mengambil alih pengelolaan pasar apabila hal tersebut dinilai menjadi jalan keluar terbaik.
“Kalau bisa diambil alih Pemerintah Kota Bekasi, dibangun dengan baik dan dianggarkan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut.
Sebagai DPRD, saya akan mengawal dan kalau memungkinkan ikut membantu penganggarannya,” katanya.
Polder Jangan Berakhir Jadi Kolam
Persoalan banjir dan keberlanjutan pembangunan sistem polder juga mendapat perhatian.
Gilang mengatakan pembangunan polder harus diselesaikan sesuai perencanaan agar keberadaannya benar-benar berfungsi mengendalikan genangan.
Menurut dia, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan.
“Secara konsep dan blueprint, perencanaan polder itu seharusnya sampai selesai.
Tetapi mungkin terbentur anggaran. Kalau anggarannya ada, saya berharap Pemkot dan BMSDA menyelesaikan sesuai perencanaan,” ujarnya.
Gilang juga menyoroti dampak berkurangnya ruang fiskal daerah terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat lebih optimal sehingga berbagai program infrastruktur yang telah direncanakan tidak berhenti di tengah jalan.
“Jangan sampai adanya polder itu sia-sia. Jangan sampai malah hanya jadi tempat anak-anak berenang ketika panas.
Polder harus benar-benar berfungsi untuk mengatasi persoalan banjir,” kata Gilang, menyelipkan humor tipis di tengah pembahasan serius.
Bagi Gilang, reses bukan sekadar agenda bertemu konstituen.
Forum tersebut harus menjadi jembatan antara keluhan warga, perencanaan pembangunan melalui Musrenbang, dan fungsi penganggaran DPRD.
“Kalau bisa, selain kita di DPRD, Musrenbang juga berjalan. Jadi pembangunannya selaras. Saya hadir di sini untuk membuktikan bahwa ketika ada Dewan yang dekat dengan warga, kita bisa hadir dan memberikan manfaat,” tuturnya.
Dengan semangat “sat-set” yang ia lontarkan, Gilang ingin memastikan aspirasi RW 6B tidak berhenti sebagai percakapan dalam forum reses. Jalan lingkungan, keberlanjutan masjid, persoalan Pasar Kranji, hingga polder menjadi pekerjaan rumah yang menurutnya harus memiliki tindak lanjut—karena bagi warga, pembangunan bukan soal seberapa sering dijanjikan, melainkan seberapa nyata dikerjakan.
