JAKARTA —jaringannasional.comPenanganan dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit perbankan terus bergulir. Kortastipidkor Polri mendalami perkara tersebut melalui pemeriksaan sejumlah pihak, penggeledahan, pengumpulan dokumen, hingga penelusuran informasi transaksi keuangan untuk memperkuat pembuktian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyidikan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada prosedur hukum serta kebutuhan pengungkapan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti.
“Penyidik terus melakukan pendalaman melalui pengumpulan keterangan, dokumen, dan informasi yang relevan dengan perkara. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dalam proses penyidikan, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi terkait perkara, termasuk pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan yang tengah didalami.
Langkah tersebut disertai penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari kegiatan itu, penyidik mengamankan dokumen yang dinilai relevan untuk mendukung kepentingan penyidikan.
Tak berhenti pada penelusuran dokumen dan keterangan, Polri juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ini dilakukan untuk mendukung pendalaman informasi transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.
Johnny menegaskan, penanganan perkara mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Setiap tahapan penyidikan, kata dia, harus berjalan sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Polri berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, dan akuntabel. Setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan fakta dan alat bukti, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses penegakan hukum,” tutupnya.
Pendalaman perkara ini masih berproses. Polri menekankan bahwa pengumpulan keterangan, dokumen, dan informasi keuangan merupakan bagian dari upaya membangun konstruksi pembuktian secara menyeluruh, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.
