BEKASI | jaringannasional.com — Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi tidak sekadar menjadi ajang persaingan atlet dalam memburu prestasi. Perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, yang juga menjabat Ketua PB Porprov XV Jawa Barat 2026, menilai kehadiran kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat membawa dampak ekonomi yang cukup besar bagi daerah tuan rumah.
Menurut Harris, penyelenggaraan Porprov menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Kota Bekasi sekaligus menggerakkan berbagai sektor usaha masyarakat.
“Porprov Jabar membangkitkan optimisme, bukan hanya dalam meraih prestasi olahraga, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Harris saat meninjau sejumlah lokasi pertandingan.
Ia menjelaskan, aktivitas ribuan atlet, pelatih, dan ofisial selama kompetisi berlangsung turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai layanan, mulai dari penginapan, transportasi, konsumsi hingga produk kuliner.
Hotel-hotel di Kota Bekasi menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak dari kedatangan rombongan kontingen. Begitu pula pelaku UMKM lokal yang berpeluang meningkatkan penjualan melalui kebutuhan makanan, minuman, serta berbagai produk usaha lainnya.
“Para atlet dan ofisial yang bertanding tentu membutuhkan tempat menginap. Kebutuhan konsumsi maupun jajanan juga bisa dipenuhi melalui produk UMKM lokal. Ini merupakan salah satu manfaat positif dari penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kota Bekasi,” ungkapnya.
Harris berharap, momentum Porprov XV Jawa Barat 2026 tidak hanya meninggalkan catatan prestasi bagi dunia olahraga, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Dengan demikian, status Kota Bekasi sebagai tuan rumah diharapkan mampu menghadirkan manfaat berkelanjutan, baik dalam pengembangan olahraga maupun penguatan sektor usaha lokal.
(Redaksi/JN)
dokpim
