SELEMBAR KERTAS DAN KOTAK SUARA

Di sudut kepulauan yang jauh dari Senayan, kesedihan seorang rakyat kecil sering kali tidak lahir dalam bentuk pidato ketatanegaraan, melainkan kecemasan yang diam-diam menyusup di layar ponsel. Ketika kabar pengunduran diri Wakil Pemerintah sekaligus Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka—yang baru dua tahun menunaikan mandat Pemilu 2024—menerpa linimasa pada November 2026, hati banyak warga biasa diuji bukan oleh ambisi kuasa, melainkan oleh rasa getir melihat rapuhnya tata hukum dan perpolitikan negeri sendiri.

Hamidah, seorang pedagang kecil di Kepulauan Anambas yang baru mengetahui kabar itu saat membuka TikTok pada Rabu malam, mengaku terkejut lalu cemas jika gejolak di Jakarta merembet ke harga barang yang sudah memberatkan biaya hidup dan menggerus daya beli pembelinya. Di sisinya, keluhan pedagang kecil lain bernama Zakaria terdengar lebih lugas sekaligus menusuk inti persoalan: jika masalahnya memang terletak pada syarat ijazah, semestinya pencalonan itu digugurkan sejak awal, bukan dibiarkan menjabat terlebih dahulu hingga akhirnya masyarakat kecil pula yang menjadi korban.

Pada Kamis pagi, 12 November 2026, di atas kertas segala tata cara tampak berlangsung tertib dan santun. Pukul 10.15 WIB, Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Kemudian, pada pukul 11.26 WIB, surat serupa resmi diterima Ketua MPR Ahmad Muzani beserta pimpinan Majelis di Gedung Nusantara III, Senayan.

Prabowo menerimanya dengan berat hati dan memuji langkah tersebut sebagai sikap kesatria, penuh tanggung jawab, serta berjiwa negarawan. Kepala Negara juga mengakui bahwa keputusan itu diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian persyaratan pendidikan dalam sistem konstitusional Indonesia.

Namun di ruang publik, melalui tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran justru bersikeras bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan sama sekali tidak berkaitan dengan ijazah. Padahal, surat lima paragraf yang menyatakan berhenti atas permintaan sendiri itu datang hanya dua hari setelah salinan putusan Mahkamah Agung dirilis, dan sehari sesudah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat menuju pemakzulan. Di antara kesantunan panggung istana dan pengingkaran di layar video itulah orang kecil menyaksikan jarak yang melebar antara kata-kata resmi dan kenyataan hukum.

Barangkali di situlah akar keprihatinan warga biasa tumbuh: hukum di negeri ini kerap terasa seperti lorong cermin yang memantulkan keraguan, bukan ketegasan sejak mula. Laporan di Hukumonline mencatat sebuah ironi yang tajam: Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menjadi pintu masuk bagi Gibran melalui Putusan Nomor 90, dan mahkamah yang sama pula yang menjadi awal pintu keluarnya lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026. Permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sebelas pemohon pada 10 September 2026—jauh melewati tenggat sengketa hasil pemilu pada 23 Maret 2024—memang dinyatakan tidak dapat diterima karena mereka dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Kendati demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas, sembari menegaskan bahwa pengetahuan setara SMA berbeda dengan tamat SMA.

Celah pertimbangan itu bertemu dengan jalur panjang yang lebih dulu ditempuh H.M. Subhan, seorang karyawan swasta yang menggugat keabsahan surat penyetaraan pendidikan tersebut di pengadilan tata usaha negara. Setelah gugatannya tidak diterima di PTUN Jakarta pada Mei 2026 dan kembali kandas di tingkat banding pada 12 Agustus 2026, Mahkamah Agung lewat Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026—yang diketok pada 30 Oktober 2026 dan dipublikasikan pada 10 November 2026—justru mengabulkan gugatan itu seluruhnya.

Majelis hakim yang dipimpin Prof. Yulius mengedepankan keadilan substantif di atas tembok prosedural, mengakui hak gugat setiap warga negara yang memiliki hak pilih, dan menyatakan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal. Keputusan itu diambil karena surat tersebut hanya bersandar pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades—dokumen kehadiran dan catatan studi yang tidak membuktikan kelulusan setara SMA atau SMK—sehingga dinilai melanggar asas kecermatan formal.

Saat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 untuk mencabut dokumen tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia untuk mempertahankannya. Dan meski secara konstitusional pengunduran diri wakil presiden tidak memerlukan persetujuan parlemen, dibatalkannya rapat paripurna DPR pukul 14.00 WIB pada hari penyerahan surat itu memicu gugat nurani: sebuah opini di Hukumonline mengingatkan bahwa mundur dapat tampak sebagai jalan menghindar dari tuntutan publik, sebab UUD 1945 tidak menghapus kewajiban pemimpin untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan alasannya.

Di titik ini, ingatan orang kecil yang menoleh ke belakang sulit menahan perbandingan yang perih. Sebelum November 2026, tercatat hanya Mohammad Hatta yang pernah mengundurkan diri dari kursi wakil presiden—mengirimkan niatnya lewat surat kepada DPR pada 20 Juli 1956 dan resmi berhenti pada 1 Desember 1956. Bung Hatta meletakkan jabatan tanpa noda perkara hukum apa pun, murni karena perbedaan prinsip tentang arah negara, dan menjelaskannya secara jujur kepada publik.

Sebaliknya, pengunduran diri pertama wakil presiden di era pemilihan langsung ini diawali pertemuan tertutup selama dua setengah jam tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2026, lalu memuncak dua hari berselang di bawah bayang-bayang usulan pemakzulan oleh 120 anggota DPR. Usulan tersebut terdiri atas 28 anggota PKS, 19 NasDem, masing-masing 18 PKB dan Demokrat, 14 PDI-P, masing-masing 11 Golkar dan Gerindra, serta 1 PAN.

Lebih menyesakkan bagi warga yang menaruh percaya di bilik suara Pemilu 2024: ketika mandat rakyat terputus sebelum waktunya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak mengembalikan kedaulatan ke kotak suara masyarakat. Pengganti yang ditargetkan dipilih dan dilantik pada 2 Desember 2026 akan ditentukan oleh MPR dari dua nama usulan Presiden. Sementara itu, di Istana Bogor pada Jumat sore, 13 November 2026, para ketua umum partai politik telah dikumpulkan Presiden Prabowo di tengah mulai ramainya bursa pengganti.

Kesedihan itu terasa kian pekat karena selembar surat penyetaraan dari tahun 2019 itu tidak jatuh di ruang hampa, melainkan di atas bangunan hukum dan demokrasi yang memang sedang kelelahan. Di ruang publik, menggema pertanyaan mendasar apakah hukum masih bekerja untuk membatasi kekuasaan atau justru kerap digunakan sebagai alat kekuasaan.

Pada Februari 2026, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang merosot tiga poin dari angka 37 ke skor 34. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara dan sejajar dengan Nepal. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ekosistem pemberantasan korupsi rusak karena partisipasi publik—dari saksi, ahli, hingga pelapor—sepanjang 2025 justru menghadapi serangan balik.

Keresahan warga pun sesungguhnya telah terbaca jauh sebelum drama November pecah: survei SMRC pada Juli 2026 mencatat kepuasan publik atas kinerja Presiden anjlok 30,1 poin dalam sembilan bulan, dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen. Kendati survei Poltracking dan Median pada Agustus 2026 masih menempatkannya di kisaran 55,1 persen dan 56,2 persen, temuan Tempo menunjukkan 68 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk di tengah kabinet besar berisi 49 kementerian.

Dari menara kantor pemerintahan di Jakarta, para pejabat memang meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi dan politik telah mengalami decoupling (pemisahan), sembari menunjuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat 2,66 persen ke level 5.250,895 pada hari Gibran mengundurkan diri. Sebagian ekonom pun berpandangan berhentinya Gibran tidak otomatis memukul ekonomi—bahkan dapat memberi kejelasan politik jika transisi berjalan tertib dan penggantinya kompeten.

Meski demikian, ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa tarik-menarik kekuasaan yang berlarut atau memicu gejolak sosial dapat menaikkan premi risiko dan menekan rupiah menuju Rp18.500 per dolar AS. Namun bagi rakyat kecil, hidup tidak pernah terpisah dari politik lewat grafik lantai bursa.

Di luar jargon decoupling, data Disnakertrans DIY yang dikutip serikat buruh MPBI DIY mencatat 1.550 pekerja di Yogyakarta terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Secara nasional, data BPS menunjukkan 59,3 persen tenaga kerja bertahan di sektor informal dan 51,5 persen pengangguran didominasi generasi muda usia 15–24 tahun, sementara riset CELIOS memperkirakan 109 juta penduduk menerima upah di bawah standar minimum.

Tak mengherankan bila di tengah 76 juta interaksi media sosial yang direkam Binokular Media Utama, keprihatinan warga sering meluap menjadi tawa pahit tentang “pamit tanpa one month notice” atau “tanpa menunggu Tunjangan Hari Raya (THR)”. Mahasiswa di Surabaya pada 10 November maupun di Solo Raya pun melontarkan pertanyaan kritis mengenai hasil kerja selama dua tahun—kendati Istana mencatat 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, serta 303 titik proyek telah ditinjau sang wakil presiden.

Pada akhirnya, ketika para elite menimbang nama-nama untuk mengisi kursi kosong pada 2 Desember nanti, kesedihan seorang rakyat kecil tetap tinggal di beranda yang sunyi. Mereka tidak meratapi hilangnya jabatan seorang tokoh, sebab seperti pesan Zakaria dari Anambas, harapan mereka sesungguhnya amat sederhana: hidup tenang, bekerja layak, dan tidak terus-menerus dihimpit mahalnya kebutuhan sehari-hari.

Yang melukai hati adalah kesadaran bahwa aturan yang mestinya menjaga pintu masuk demokrasi ternyata baru bersuara lantang setelah jutaan pemilih telanjur menitipkan percaya di bilik suara. Dan di republik ini, setiap kali hukum dan politik lalai menjaga pagarnya sendiri, hampir selalu orang-orang kecillah yang paling lama menanggung cemasnya.

Bintara 14 Bekasi – 14 November 2026