BEKASI | jaringannasional.com — Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali mempersiapkan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara di sekitar Tol Jakarta–Cikampek (Japek) KM 27–28, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Langkah ini dilakukan untuk menata kawasan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan infrastruktur strategis, terutama jika terjadi kebakaran.
Persiapan penertiban tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Tahapan Penertiban Bangunan Liar yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, di Ruang Rapat KH Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Senin (19/10/2026).
Dalam rapat itu, Asep menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan koordinasi antarlembaga sebelum penertiban dilaksanakan. Pemerintah daerah juga mengedepankan pendekatan persuasif agar proses di lapangan berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penertiban yang sebelumnya sempat tertunda kini kembali dipersiapkan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Selain memastikan kesiapan teknis, Pemkab Bekasi akan mengutamakan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Penyampaian surat peringatan dan imbauan menjadi bagian dari tahapan sebelum tindakan penertiban dilakukan.
Pemkab Bekasi juga menyatakan akan memperhatikan aspek hukum, keselamatan, dan hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penertiban bangunan liar di kawasan itu ditargetkan terlaksana pada Oktober 2026.
Terkait pemanfaatan lahan setelah penertiban, Asep menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaannya berada pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ia berharap kawasan yang telah ditertibkan nantinya dapat ditata dan dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan KCIC. Salah satu opsi yang diharapkan dapat dipertimbangkan adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau atau taman.
Dengan persiapan lintas instansi dan pendekatan kepada warga, Pemkab Bekasi berupaya memastikan penertiban berjalan sesuai prosedur, sekaligus mendukung penataan kawasan di sekitar infrastruktur transportasi strategis.
Red/jn
