BANDUNG | jaringannasional.com — Dr. Asep Surya Atmaja resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Pelantikan dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dengan pelantikan ini, Asep resmi mengemban kepemimpinan Kabupaten Bekasi setelah sebelumnya daerah tersebut dipimpin oleh pejabat sementara.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi langsung memberikan sejumlah penekanan kepada Asep, mulai dari pembenahan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan penyerapan anggaran, hingga penataan lingkungan dan infrastruktur daerah.
Dedi meminta Bupati Bekasi tidak sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi segera menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Dokter Keluarga untuk Warga Miskin
Salah satu perhatian utama Dedi adalah pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ia meminta latar belakang Asep sebagai seorang dokter diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mendekatkan layanan medis kepada warga.
Menurut Dedi, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan dokter di puskesmas. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu mempertimbangkan sistem dokter keluarga yang dapat mendatangi langsung rumah-rumah warga miskin.
“Saya minta Pak Dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Jangan hanya ada dokter di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga yang dikontrak Pemkab untuk turun langsung ke rumah-rumah warga miskin,” ujar Dedi.
Ia menilai pelayanan kesehatan secara langsung atau door-to-door dapat menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis, khususnya bagi warga yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan.
Selain kesehatan, Dedi juga menyoroti pentingnya akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi warga asli Bekasi.
Serapan APBD Jadi Sorotan
Dedi turut menyoroti persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Bekasi yang disebut kerap menyisakan anggaran dalam jumlah besar pada akhir tahun.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan belanja yang telah direncanakan agar anggaran publik tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen keuangan, melainkan benar-benar diwujudkan menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut Dedi, percepatan belanja harus diarahkan pada kebutuhan mendasar, seperti perbaikan jalan, peningkatan fasilitas sekolah, pembenahan sungai, penanganan sampah, dan penataan kawasan perkotaan.
“Bekasi itu duitnya banyak, tetapi daerahnya belum rapi. Sampah menumpuk, sungai belum tertata, hingga spanduk bertebaran. Duit negara harus cepat balik ke rakyat melalui belanja infrastruktur yang berkualitas,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan baru Kabupaten Bekasi untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran berjalan efektif. Penyerapan anggaran, menurut arahannya, perlu disertai kualitas pekerjaan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pengadaan Harus Transparan dan Profesional
Selain mendorong percepatan pembangunan, Dedi meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi menjalankan proses pengadaan barang dan jasa secara terbuka serta profesional.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan pengadaan tidak terhambat intervensi yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan. Transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan menjadi penting untuk menjaga anggaran daerah tetap digunakan sesuai peruntukannya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan pencegahan praktik korupsi.
Dihadiri Pejabat dan Tokoh Daerah
Prosesi pelantikan turut dihadiri Kasubdit Wilayah II Jawa Barat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Eka Sastra, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi, termasuk mantan Bupati Bekasi Ahmad Marjuki, serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya.
Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, meliputi unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan, bersama keluarga besar Asep Surya Atmaja.
Di akhir sambutannya, Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung pembenahan dan pembangunan Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Asep.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi pemerintah kabupaten untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus membenahi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Dengan status definitif yang kini diemban, Asep menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa besarnya kapasitas fiskal Kabupaten Bekasi dapat diterjemahkan menjadi layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta lingkungan yang lebih tertata.
Red /jn/nzr
