Opini Oleh: Suherman
Pemerhati, Sosila,Politik, Budaya & Ekonomi
Menyayangi anak adalah hak setiap orang tua. Membantu anak meraih masa depan bukan hal tercela. Persoalannya jadi berbeda ketika seorang pejabat publik punya kewenangan mengangkat anaknya sendiri jadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya. Di situlah urusan keluarga bertemu kepentingan negara.
Polemik ini muncul setelah dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, diberitakan jadi tenaga ahli di kementerian yang dipimpin ayahnya. Namanya tercantum dalam dokumen yang beredar sebagai lampiran Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026.
Pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Yogyakarta, Gus Irfan beri klarifikasi. Ia jelaskan keterlibatan anak dan santrinya bermula saat Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru dibentuk akhir Oktober 2024 dan belum punya staf maupun fasilitas.
“Keluar dari istana kita enggak punya staf, kita enggak punya kantor, kita enggak punya apa-apa,” kata Gus Irfan. “Akhirnya Bang Dahnil (Wamenhaj) disambut timnya dari Kementerian Pertahanan, saya disambut santri-santri saya dan sama anak saya. Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan Badan Penyelenggara Haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama 3 atau 4 bulan.”
Penjelasan itu perlu dicatat dan dipertimbangkan adil. Bantuan sukarela pada masa awal pembentukan lembaga bisa jadi bentuk pengabdian yang patut dihargai. Namun publik tetap berhak bertanya: apakah pengalaman itu jadi dasar memadai untuk pengangkatan jadi tenaga ahli? Sebab, pengabdian masa lalu dan kelayakan jabatan adalah dua hal berkaitan, tapi tidak otomatis sama.
Pengabdian Tidak Otomatis Menjadi Hak atas Jabatan
Kita tidak perlu berprasangka bahwa anak menteri pasti tidak kompeten. Hubungan keluarga tidak serta-merta hapus kemampuan. Sebaliknya, seseorang juga tidak otomatis layak hanya karena pernah bantu orang tuanya.
Jabatan tenaga ahli punya tanggung jawab profesional. Pemegangnya diharapkan beri analisis, pertimbangan, dan masukan untuk dukung pengambilan keputusan. Karena itu, kualifikasi pendidikan, pengalaman, keahlian relevan, uraian tugas, serta hasil kerja patut diperhatikan.
Jika kedua putra menteri memang punya kompetensi yang dibutuhkan, publik semestinya diberi penjelasan cukup untuk pahami dasar penilaiannya. Jika proses pengangkatannya sudah sesuai ketentuan, mekanismenya perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan seperti ini bukan penolakan hak seseorang untuk bekerja. Ini tuntutan agar kesempatan di institusi negara tidak dipersepsikan lebih mudah diperoleh karena hubungan keluarga. Dalam pemerintahan sehat, kepercayaan pribadi tidak boleh jadi satu-satunya ukuran. Kebutuhan organisasi, kompetensi, dan prosedur objektif harus tetap jadi pertimbangan utama.
Klarifikasi Sudah Diberikan, Transparansi Tetap Diperlukan
Penjelasan Gus Irfan tentang bantuan sukarela pada masa awal memberi konteks penting. Namun konteks itu belum dengan sendirinya jawab seluruh pertanyaan tentang mekanisme pengangkatan.
Ada beda antara membantu lembaga ketika SDM masih terbatas dan kemudian diangkat jadi tenaga ahli dengan posisi serta tanggung jawab tertentu. Ketika pengangkatan itu libatkan keluarga pejabat yang punya kewenangan, muncul potensi konflik kepentingan yang patut dikelola hati-hati.
Ini tidak otomatis berarti telah terjadi pelanggaran hukum. Tetapi keadaan itu cukup jadi alasan untuk minta penjelasan transparan. Publik setidaknya wajar tahu: kualifikasi yang relevan apa? Tugasnya apa? Dasar pengangkatannya apa? Mekanisme untuk pastikan keputusan itu utamakan kepentingan kementerian apa?
Penjelasan bahwa tenaga ahli yang diangkat masih di bawah jumlah alokasi yang tersedia juga bukan jawaban akhir. Terpenuhinya batas jumlah jabatan tidak otomatis buktikan proses pengisian setiap posisi telah memenuhi prinsip objektivitas dan akuntabilitas. Persoalannya bukan berapa banyak posisi yang dipakai, tapi bagaimana posisi itu diisi, mengapa orang itu dipilih, dan bagaimana hasil kerjanya dipertanggungjawabkan.
Reformasi 1998 dan Pelajaran tentang KKN
Salah satu tuntutan penting Reformasi 1998 adalah pemberantasan KKN. Semangat itu tercermin dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN. UU ini memuat pengertian nepotisme yang berkaitan dengan tindakan penyelenggara negara yang secara melawan hukum untungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Karena itu, hubungan keluarga saja tidak cukup simpulkan pengangkatan merupakan pelanggaran hukum. Unsur tindakan, kewenangan, prosedur, dan ketentuan harus diperiksa dulu.
Namun, etika pemerintahan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah tindakan dapat dibuktikan melanggar hukum. Pejabat publik juga harus pertimbangkan apakah keputusannya berpotensi timbulkan kesan bahwa hubungan keluarga beri keistimewaan. Di sinilah standar etika penting.
Keputusan yang libatkan keluarga pejabat seharusnya dijalankan dengan kehati-hatian dan transparansi lebih besar, justru agar tidak timbulkan kecurigaan yang dapat rusak kepercayaan publik. Reformasi bukan sekadar pergantian orang berkuasa. Reformasi adalah perubahan cara kekuasaan dijalankan. Jangan sampai praktik yang dulu dikritik justru dipandang wajar ketika dilakukan pejabat berbeda.
Kritik keras sudah muncul. Pengamat politik Saiful Mujani menulis: “Bapak ngangkat anak jadi penasehat dirinya sebagai menteri haji… dunia udah dekat kiamat.” Penulis Tere Liye menyebut: “Urusan Haji ini sejak dulu sarangnya KKN. Mengangkat anak sendiri, tanpa jelas kualifikasi dan seleksi, seolah Kementerian Haji itu milik keluarga.”
Kritik itu pedas, tapi tunjukkan luka publik soal haji yang belum sembuh.
Keadilan Sosial dan Kesempatan yang Setara
Sila kelima Pancasila tegaskan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan bukan berarti setiap orang harus peroleh jabatan sama. Keadilan berarti kesempatan diberi berdasar persyaratan relevan, dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa keistimewaan tidak semestinya.
Di luar lingkungan kekuasaan, banyak anak muda berpendidikan berusaha dapat pekerjaan. Mereka kirim lamaran, ikut seleksi, bangun pengalaman, bersaing dengan pelamar lain. Sebagian harus tunggu lama meski punya kemampuan.
Dalam keadaan seperti itu, kabar anak pejabat diangkat di lembaga yang dipimpin orang tuanya tentu dapat munculkan pertanyaan tentang kesetaraan kesempatan.
Kita tidak boleh langsung anggap pengangkatan tidak sah atau keduanya tidak kompeten. Namun kita juga tidak seharusnya minta masyarakat terima keputusan itu tanpa informasi cukup. Rasa keadilan bukan hanya soal siapa akhirnya peroleh jabatan, tapi juga bagaimana kesempatan itu diberikan.
Negara harus pastikan kompetensi jadi dasar utama, bukan kedekatan pribadi. Jika ada proses objektif dan dapat dibuktikan, keterbukaan justru akan jernihkan persoalan.
Penutup: Anak Boleh Dibanggakan, tapi Jabatan Harus Dipertanggungjawabkan
Tidak ada yang salah dengan orang tua yang bangga pada anaknya. Tidak ada pula yang salah jika anak punya kemampuan dan ingin kontribusi bagi negara. Yang harus dijaga adalah agar hubungan keluarga tidak jadi jalan pintas yang kalahkan kompetensi, transparansi, dan kesetaraan kesempatan.
Klarifikasi Gus Irfan patut jadi bagian pertimbangan publik. Namun penjelasan mengenai bantuan sukarela masa lalu tetap perlu dibedakan dari pertanggungjawaban atas keputusan pengangkatan masa berikutnya.
Karena itu, polemik ini sebaiknya tidak berakhir pada saling tuduh. Ia perlu jadi momentum untuk perkuat tata kelola, pastikan proses pengangkatan dapat diuji, dan tegaskan bahwa setiap jabatan publik harus diisi berdasar kebutuhan serta kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Reformasi 1998 tidak diperjuangkan agar keluarga dari orang berkuasa peroleh keistimewaan baru. Reformasi diperjuangkan agar negara dikelola adil, bersih, dan terbuka bagi seluruh warga negara.
Negara bukan milik keluarga pejabat. Negara adalah amanah seluruh rakyat Indonesia.
Jika seorang pejabat yakin keputusannya sudah sesuai aturan dan kebutuhan organisasi, transparansi bukan ancaman. Transparansi justru cara terbaik untuk jelaskan keputusan, jaga kehormatan jabatan, dan pulihkan kepercayaan masyarakat.
